‎Sri Mulyani Ungkap Alasan Putus Kontrak JP Morgan

Liputan6.com, Jakarta - Kabar pemerintah memutus kontrak kerja sama JP Morgan Chase Bank NA sampai ke DPR, termasuk Komisi XI yang menaungi bidang keuangan. Dalam Rapat Kerja dengan pemerintah, Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng meminta penjelasan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang telah "menceraikan" lembaga keuangan internasional itu.

"Bu Menteri mungkin bisa jelaskan soal JP Morgan yang ibu pecat, karena kami hanya mengingatkan JP Morgan ini bukan baru pertama ‎kali bu. Tahun 2005 pernah berbuat hal yang sama saat rights issue BNI, yang dia memegang share sebagai underwriter, dia jual duluan. Jadi ini kelakuannya dia," tegas Mekeng di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Setelah itu, Sri Mulyani ‎menjelaskan pemerintah selama ini menandatangani kontrak kerja sama dengan berbagai pihak terkait manajemen utang pemerintah. Pemerintah secara reguler menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dari dalam maupun luar negeri.

Dalam penerbitan ini, sambungnya, ‎pemerintah menggandeng lembaga keuangan domestik maupun internasional. Kerja sama ini terutama bagi para agen penjual supaya saling menguntungkan saat penerbitan surat utang.

"Bagi pemerintah diharapkan dapat tawaran paling baik dari sisi harga, yield, dan maturity yang diinginkan sehingga kita memiliki profile utang yang makin kecil, maturity makin panjang. Kerja sama juga diharapkan dapat menciptakan konfiden kepada pembeli surat utang kita, supaya bisa mengakses risiko secara cermat dan tidak perlu ada tambahan biaya karena persepsi risiko yang muncul," jelas dia.

Lebih jauh katanya, ‎pemerintah dan dealer utama termasuk JP Morgan harus bersama menjaga konfiden. Konfiden bisa ditegakkan apabila ada kredibilitas dan pemerintah menjalankan APBN yang kredibel, manajemen penerimaan, komitmen menjaga defisit sehingga menimbulkan persepsi seberapa besar risiko yang bisa diterima pembeli surat utang Indonesia.

"Berbagai asesmen atau penilaian dan komunikasi mereka (JP Morgan) ke klien harus mencerminkan itu. Kita menganggap adanya suatu momen JP Morgan melakukan asesmen pada titik masyarakat dalam maupun luar negeri sedang dihadapkan pada situasi ketidakpastian karena pemilihan Presiden Trump," terangnya.

Sri Mulyani menambahkan, situasi ekonomi di dunia selalu dilihat berdasarkan dua faktor, yakni faktor fundamental dan psikologi atau persepsi. Dari sisi fundamental ekonomi, sambungnya, pemerintah harus selalu memperbaiki kredibilitas dengan menerima ‎masukan atau riset dari berbagai pihak manapun, termasuk JP Morgan.

"Kita akan memperhatikan kalau ada masukan untuk memperbaiki ini itu lewat riset, atau apapun. Tapi faktor psikologi atau persepsi ini sifatnya kadang sangat subjektif, jadi statment institusi terutama yang memiliki kewenangan sangat besar, itu menjadi sangat penting. Konfiden tidak hanya diperoleh melalui hal-hal positif, tapi yang sifatnya kritis juga harus memiliki support yang baik," papar dia.

Sri Mulyani sudah meminta kepada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu‎ untuk terus menerus melakukan kajian terhadap seluruh mitra atau dealer utama SUN Indonesia agar mereka memiliki prinsip yang sama dengan pemerintah.

"Prinsip pemerintah adalah kalau mengelola keuangan harus ada profesionalisme, akuntabilitas, kredibilitas dan jauh dari konflik kepentingan. Artinya tidak melakukan ‎suatu tindakan di satu sisi mendapatkan bisnis dari pemerintah, tapi di sisi lain melakukan tindakan yang berbeda dengan kepentingan pemerintah," tuturnya.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani merevisi aturan dealer utama yang menegaskan kepada para mitra agar kerja sama dengan pemerintah yang dilihat rekam jejak, kredibilitas, reputasi, dan network mereka miliki.

"Karena kita tidak memilih hanya mereka yang mau menyenangkan kita, tapi saya ingin dapatkan partner yang punya reputasi, rekam jejak, network besar supaya bisa melebarkan basis dari pemegang bond Indonesia. Tapi harus melakukannya melalui prinsip governance yang baik dan menghormati serta mendukung kepentingan Indonesia," tambah dia.

‎Sri Mulyani mengaku, pemerintah harus menjaga supaya tidak terjadi gejolak atau kepanikan dari pemegang surat utang Indonesia ‎atas persepsi atau psikologis dari mitra. "Di dalam istilah sektor keuangan itu ada insting seperti binatang yang lari bersama-sama, jadi kalau bilang ada api, lari semua kemudian terjadi saling injak-injak. Di pasar keuangan bisa terjadi suasana seperti itu dan kita harus menjaga supaya tidak terjadi dan. rasionalitas dari pemegang bond tetap terjaga karena mereka dapat informasi yang akurat," jelasnya.

"Jadi kita kemarin menyampaikan beberapa tindakan kepada JP Morgan supaya mereka menjadi partner yang reliable dan memenuhi persyaratan sebagai dealer utama," tegas Sri Mulyani. (Fik/Gdn)