Ketua BPK: Pemda Sering Mengadu ke Saya Takut Pakai Uang Negara

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar mengaku sering mendapat aduan dari pemimpin daerah yang ketakutan membelanjakan anggaran negara. Padahal hal ini dapat menghambat hak masyarakat di daerah untuk memperoleh kesejahteraan.
 
"Beberapa pemerintah daerah (pemda) mengadu ke saya takut membelanjakan uang yang mereka punya," ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/1/2017).
 
Dijelaskan Harry, beberapa pemimpin daerah lebih memilih menyimpan uang negara di perbankan sehingga ada dana mengendap hingga Rp 270 triliun. "Itu namanya kita memperlambat kemakmuran, memperlambat rakyat supaya sejahtera," tambah dia.

 
Mantan Anggota DPR itu bercerita pernah bertemu dengan Gubernur Sulawesi Selatan yang terpaksa menolak kucuran anggaran pembibitan sebesar Rp 200 miliar dari pusat.
 
"Ditolak karena tidak mungkin dia selesaikan proyek itu sampai Desember. Dia khawatir tidak selesai dan bisa berurusan dengan aparat penegak hukum," jelas Harry.
 
Harry mengaku pernah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kementerian/Lembaga agar mempercepat persoalan tersebut.
 
"Saya sampaikan ke Presiden antara pertanggungjawaban dan penyelesaian proyek dibuat peraturan sehingga membuat semakin banyak proyek selesai. Kami tetap periksa pertanggungjawaban di akhir tahun, dan sisa dana di APBN dan APBD tidak masuk di dalam SAL, dimasukkan ke APBN berikutnya," terang dia.  
 
Dengan cara ini, kata Harry, mengurangi temuan atau porsi rekomendasi BPK. Fungsi LPSE supaya membuat anggaran lebih efisien dan cepat terealisasi. "LPSE dijamin transparansi, sehingga kekhawatiran dalam penyerapan anggaran tidak perlu terjadi," papar dia.
 
Menurutnya, menggunakan LPSE diperkirakan ada potensi penghematan anggaran 19 persen-20 persen dari total seluruh belanja barang dan belanja modal senilai Rp 350 triliun.
 
"Jika 34 Provinsi, 539 pemda, 400 kabupaten, 100 kota, dan 86 Kementerian/Lembaga, 148 BUMN menggunakan LPSE, maka ada penghematan Rp 70 triliun," pungkas Harry. (Fik/Nrm)