Reformasi Subsidi Beras Sejahtera Lewat Bantuan Pangan Non Tunai

Presiden Jokowi melakukan penyaluran simbolis bantuan pangan non tunai untuk masyarakat miskin pada Kamis pekan ini.

oleh Septian Deny diperbarui 23 Feb 2017, 10:28 WIB
Diterbitkan 23 Feb 2017, 10:28 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan penyaluran simbolis Bantuan Pangan Non Tunai di GOR POPKI Cibubur, Jakarta Timur. Penyaluran bantuan pangan non tunai merupakan upaya reformasi program subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang sebelumnya telah dijalankan.
‎
Menteri Sosial Khofifah lndar Parawansa‎ mengatakan, skema bantuan baru ini mengubah metode subsidi beras yang sebelumnya disalurkan dengan harga murah untuk ditebus terlebih dahulu menjadi didapatkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan membelanjakan dana bantuan setiap bulannya untuk membeli bahan pangan di tempat pembelian bantuan pangan Non Tunai yang telah disediakan.

"KPM ini dia yang dulu terima rastra itu loh. Nah dulu  terima rastra deman, terima ya sudah opsinya satu beras itu. Kadang temen-temen menemukan kutu, kadang temen-temen menemukan berjamur," ujar dia di Jakarta, Kamis (23/2/2017).
‎
Skema ini diharapkan menjadi lebih efektif dan berkualitas untuk memenuhi target 6 T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi) serta memberikan nutrisi yang lebih yang lebih balk sesuai kebutuhan keluarga.

‎
Penyaluran bantuan dilakukan secara non tunai melalui akun elektronik dalam media kartu kombo yang dlsebut dengan Kartu Keluarga Sejahtara (KKS).

Bantuan tersebut digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat pembelian bantuan pangan yang dinamakan elektronik warung gotong royong (e-warong) yaitu agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang bekerjasama dengan bank pemenntah yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (HIMBARA) yaitu BNI, BRl, Bank Mandiri dan BTN, serta telah ditetapkan sebagai tempat pembelian Bantuan Pangan Non Tunai.

Keluarga kurang mampu yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai dapat langsung menggunakan KKS untuk berbelanja bahan pokok di e-warong yang berada di lingkungan mereka

E-warong juga diharapkan dapat memudahkan penerima bantuan dalam memenuhi kebutuhan pangan seperti beras serta di masa datang dapat ditambah dengan kebutuhan lainnya seperti tepung, minyak goreng, dan telur dengan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi) yang telah ditetapkan oleh Bulog sehingga harga bisa didapat lebih murah dari harga pasar. Dalam penyediaan bahan pokok, e-warong dapat bekerja sama dengan Perum Bulog.

Sistem penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dilakukan bekerja sama dengan bank HIMBARA. KKS yang digunakan merupakan kartu kombo, yang memiliki fitur tabungan dan uang elektronik. Dengan kartu kombo ini, masyarakat dapat menenma bantuan secara utuh, menggunakan secukupnya sesuai kebutuhan keluarga, dan mulai berlatih untuk menabung serta untuk tidak bersikap konsumtif.

Hal tersebut memungkinkan KPM untuk memliki akses kepada lembaga keuangan formal, mengelola keuangan secara lebih balk dengan menabung, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga di masa mendatang.

Selanjutnya data transaksi yang dilakukan oleh KPM dapat dijadikan pertimbangan bagi perbankan apabila pada saatnya KPM mulai dapat meningkatkan kegiatan usaha produktifnya dan membutuhkan bantuan keuangan dan kredit dan perbankan.

Untuk peningkatan pelayanan, masyarakat calon penerima bantuan akan diberikan kemudahan pembukaan rekening bank melalui persyaratan yang Iebih sederhana dengan registrasi secara kolektif. Masyarakat juga akan diberikan edukasi dan sosialisasi intensif mengenai manfaat dari bantuan yang diberikan, termasuk tata cara bertransaksi menggunakan kartu dan penarikan bantuan di agen.

Selain itu, masyarakat akan diberi informasi mengenai tata cara pengaduan apabila menemui kesulitan atau hambatan pada saat ingin mengambil bantuan yang diberikan. Apabila menemui hambatan, masyarakat dapat menghubungi agen e-warong, ataupun bank penerbit kartu.
‎
Program bantuan pangan non tunai ini merupakan kelanjutan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah disalurkan di 68 Kabupaten/Kota pada tahun 2016 menggunakan KKS. Sejalan dengan target wilayah penyaluran yang ditetapkan Kementerian Sosial, saat ini telah terdapat 15.878 agen Layanan Keuangan Digital (LKD) dan Laku Pandai yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah siap menyalurkan Bantuan Pangan.
‎
Pada 2017, penyaluran bantuan pangan non tunai akan dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa den 3 kota di wilayah timur. Adapun target penyaluran 2017 adalah sekitar 1,286 juta KPM dengan total nilai sebesar Rp 1,7 triliun. Target ini direncanakan meningkat signifikan pada 2018 menjadi sekitar 10 yuta keluarga penerima bantuan.
‎
"Ini ibaratnya kita menandakan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai itu secara nasional sudah bisa oleh masyarakat di 44 kota seluruh Indonesia. Mereka sebanyak 1,28 juta KPM," ujar dia.
‎
Hadir dalam acarta tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Sosial Rl, Khofifah lndar Parawansa, dan Gubernur Bank Indonesia Agus DW, Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad, Direktur Utama Bulog, Djarot Kusumayakti.
‎


‎

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya