Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Infrastruktur Dasar yang Diperlukan Membangun Ibu Kota Negara

Saat ini, setidaknya ada tiga lokasi yang tengah dikaji sebagai alternatif ibu kota pengganti Jakarta.

oleh Septian Deny diperbarui 05 Jul 2017, 21:52 WIB

Diterbitkan 05 Jul 2017, 21:52 WIB

Pemerintah mengkaji pemindahan Ibu Kota pemerintahan dari Jakarta. Salah satunya ke Palangka Raya, Kalimatan Tengah. (Liputan6.com/Abdillah)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, ada sejumlah infrastruktur dasar yang harus dibangun pemerintah untuk menjadikan sebuah wilayah menjadi ibu kota negara.

Fasilitas yang harus dibangun guna memenuhi standar sebuah ibu kota antara lain, ketersediaan transportasi massal dan daerah pembuangan air atau drainase.

"Kalau fasilitas apa saja, yang pasti ya fasilitas perkotaan yang standar. Transportasi massal, drainase," ujar dia di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Selain itu, juga perlu dibangun hunian untuk tempat tinggal pekerja di ibu kota, khususnya bagi para pegawai pemerintahan. Sebab, ibu kota akan menjadi pusat administrasi pemerintah.

‎"Perumahan. Misalnya minimal mau pindah administrasi, PNS kita yang di pusat kan sekitar 900 ribu. Ya, minimal itu harus ada perumahannya," lanjut dia.

Basuki juga menyatakan, agar sebuah wilayah seperti ibu kota bisa hidup, juga memerlukan wilayah komersil dan perdagangan. Dengan demikian, wilayah tersebut baru memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai ibu kota negara.

"Tapi kalau perumahan tok, hidup perkotaannya mesti dari mana? Ya pasti harus ada komersilnya. Ya jadi saya kira itu baru identifikasi," tandas dia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengaku sudah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan. Presiden Jokowi memberi sinyal dukungan rencana tersebut, namun harus dengan kajian yang matang.

"Arahannya dilakukan kajian yang mendalam, dan kota yang dipilih nanti mencerminkan model kota yang ideal untuk Indonesia," kata Bambang.

Menurut Bambang, saat ini Kementerian PPN/Bappenas sedang mengkaji secara serius kota yang tepat sebagai lokasi pusat pemerintahan, termasuk kebutuhan pendanaan dan skema pembiayaannya. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Tonton video menarik berikut ini: