Jokowi: Negara Lain Sudah ke Angkasa, Kita Masih Urus Surat Tanah

Pemerintah melakukan percepatan sertifikasi lahan yang sekarang sudah mencapai 250 ribu bidang.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 16 Agu 2017, 13:22 WIB
Diterbitkan 16 Agu 2017, 13:22 WIB
Presiden Jokowi
Jokowi dalam acara penyerahan sertifikat tanah di Balikpapan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada seluruh masyarakat dan beberapa pihak terkait untuk bergerak cepat dalam mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara lain.

Salah satu yang menjadi sorotan Jokowi adalah dalam hal pengelolaan lahan di Indonesia yang masih belum mencerminkan bangsa yang besar. Masih banyak persoalan klasik yang terjadi di lapangan.

"Tujuh puluh dua tahun kita merdeka, ketika negara-negara lain sudah menatap angkasa luar, di negara kita tercinta, urusan sertifikasi lahan untuk rakyat belum tuntas-tuntas juga," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Dipaparkan Jokowi, akibat belum terselesaikannya persoalan lahan ini, terjadi sengketa lahan baik antarwarga, antara warga dengan korporasi atau bahkan antara warga dengan pemerintah.

Karena itu, melalui Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Jokowi mengatakan, pemerintah melakukan percepatan sertifikasi lahan yang sekarang sudah mencapai 250 ribu bidang.

Saat ini, pemerintah juga sedang menjalankan redistribusi tanah untuk masyarakat dan sudah memberikan 707 ribu hektar kawasan hutan kepada masyarakat adat untuk dikelola secara produktif.

Selain itu, juga sedang dijalankan Program Perhutanan Sosial sehingga rakyat di lapisan 40 persen terbawah mendapatkan akses untuk memanfaatkan hutan bagi kesejahteraan mereka. Dengan begitu pembangunan ekonomi di daerah juga akan berjalan lebih cepat.

Selain itu, untuk membangun pemerataan ekonomi di daerah, pemerintah juga mendorong pergerakan ekonomi daerah dengan peningkatan presentase kemantapan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan mendukung irigasi pertanian.

Komitmen pemerataan ekonomi juga diwujudkan melalui peningkatan Dana Desa, yang pada tahun 2017 ini besarnya Rp 60 trilliun.

"Dengan dana desa ini, Pemerintah mendorong percepatan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi desa. Dalam mendukung pemerataan, Pemerintah juga mendorong peningkatan rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 92 persen pada bulan Maret tahun 2017," tegas Jokowi. 

Tonton Video Menarik Berikut Ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya