Kemenkeu Bantah Diam-Diam Alokasikan Anggaran Bangun Gedung DPR

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung baru DPR di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 secara diam-diam. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan, pihaknya belum menentukan alokasi anggaran untuk proyek tersebut. Sebab, hal ini masih akan dikaji dalam pembahasan RAPBN 2018.

"Sekarang kan RAPBN 2018, nanti dibahas dengan DPR, tungguin deh, apa sih isinya. Kalau Kemenkeu nentukan pagu, isinya apa nanti deh. Jadi kemarin itu ada yang bilang diam-diam. Enggak diam-diam, nanti kan diituin (dibahas). Jadi kesannya kita nyembunyiin, kan nanti dibicarakan di DPR," ujar dia di Yogyakarta, Kamis (24/8/2017).

Menurut Suahasil, bahkan hingga saat ini pihaknya belum mengetahui besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung baru tersebut. Menurut dia, hal ini masih berada di Sekretaris Jenderal DPR.‎

"Coba ditanya sama Sekjen DPR, kan mereka yang tahu dengan detil. Kalau kita kan taruh pagunya, Kemenkeu-nya taruh standar biayanya, aktivitasnya coba cek," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran untuk pembangunan Gedung DPR sudah masuk pembahasan RAPBN 2018. Meskipun demikian, anggaran itu bukan hal baru karena sudah ada sejak 2015.

"Setiap kali dianggarkan masyarakat bereaksi, kemudian waktu itu DPR tidak jadi lagi," ungkap dia.

Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan dewan dan meminta mereka menyampaikan kepada masyarakat untuk melihat respons masyarakat terkait hal ini. Tidak bisa dimungkiri, DPR juga memiliki hak bujet yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan dewan.

"Oleh karena itu pilihan-pilihan yang dilakukan dewan untuk berbagai keperluan yang harus ditampung merupakan refleksi hak bujet DPR," ucap dia.

Ia juga tidak mempersiapkan semisal anggaran untuk pembangunan gedung DPR batal digunakan, sebab bisa masuk ke dana cadangan.

Tonton Video Menarik Berikut Ini:

Untuk diketahui, gedung berlantai 24 di kompleks parlemen Senayan itu terlihat megah dan kokoh. Bertinggi 100 meter, Nusantara I--begitu ia dinamai--merupakan tempat berkantor 560 anggota DPR beserta tenaga ahlinya. Namun, gedung yang dibangun pada 1992 dan diresmikan lima tahun kemudian tersebut konon sudah miring dan harus total direnovasi.

"Sudah lebih dari 15 tahun ini, belum ada renovasi total Gedung Nusantara I. Padahal dari rekomendasi PUPR, sudah harus ada renovasi yang lebih menyeluruh. Karena bangunannya sudah miring," Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjelaskan, pekan lalu.

Tak sekadar miring, Gedung Nusantara I juga dikeluhkan karena dianggap tak lagi sanggup menampung jumlah penghuninya. Sejumlah fasilitasnya juga dinilai tak lagi layak. Lift kerap rusak dan toilet tak terawat.

Seperti sebelumnya, berbagai keluhan ini bermuara di satu hal: usulan membangun gedung parlemen yang baru.

"Kami kesulitan karena daya tampung tak memadai. Terutama dengan adanya penambahan staf tenaga ahli dan staf administrasi. Jadi ini mendesak," ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Rabu kemarin.

Untuk keperluan itu, DPR pun lantas menggenjot pagu anggaran mereka pada tahun 2018. Meski bujet sudah disetujui untuk dinaikkan menjadi Rp 5,7 triliun--naik Rp 1,4 triliun dari pagu tahun anggaran 2017--Parlemen tetap ngotot agar angka itu bisa naik lagi menjadi Rp 7,2 triliun.

"Ya kami akan mengajukan Rp 7,2 triliun. Kami transparan, enggak ada yang ditutup-tutupi," ujar Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing, sebelumnya. "Saat ini anggota DPR ada 560 dan hasil Pemilu 2019 ada sebanyak 575 orang, dan setiap anggota memiliki lima orang tenaga ahli, sehingga penghuninya sudah sangat padat, melebihi kapasitas."