Ribuan Personel Gabungan Amankan Demo Tolak UU TNI di Depan Gedung DPR

Liputan6.com, Jakarta - Ribuan personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi penolakan Undang-undang atau UU TNI di depan Gedung DPR RI, Kamis siang (10/8/2023).

"1.824 personel untuk pengamanan di DPR," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, seperti dikutip dari Antara.

Susatyo menjelaskan, personel tersebut ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam gedung. Pengalihan arus lalu lintas di depan Gedung DPR RI bersifat situasional dan akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika di lapangan.

"Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam Gedung DPR RI," ujarnya.

Susatyo menegaskan, para personel yang terlibat pengamanan akan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, serta mengedepankan negosiasi dan pelayanan humanis.

"Kami akan selalu mengedepankan dialog dan humanis dalam menjalankan tugas," ujar Susatyo.

Susatyo juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

"Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di sekitaran Gedung DPR RI," kata dia.

Lebih lanjut, Susatyo menyebut personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya.

Dalam selebaran yang beredar di media sosial, koalisi masyarakat sipil serukan aksi Jakarta Melawan yang akan beraksi di sekitar DPR RI pada Kamis siang mulai pukul 13.30 WIB.

"Kami ingin memastikan demonstrasi berjalan aman dan tertib," tambah Susatyo.

Tuntutan mereka dalam aksi tersebut yaitu menolak militerisme, lawan kapitalisme, dan ganyang oligarki. Selain itu juga meminta UU TNI yang baru saja disahkan dicabut serta menolak RUU Polri.