Bahas Industri Sawit, Menteri-Menteri Ekonomi Kumpul di Kantor JK

Rpat tersebut dikhususkan membicarakan industri kelapa sawit, terutama terkait lahan sawit plasma dan inti.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 05 Sep 2017, 16:30 WIB
Diterbitkan 05 Sep 2017, 16:30 WIB
Ilustrasi Perkebunan Sawit
Ilustrasi Perkebunan Sawit (iStockphoto)​

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Jusuf Kalla hari ini melakukan rapat internal tertutup dengan sejumlah Menteri, di antaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri LHK Siti Nurbaya dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Rpat tersebut dikhususkan membicarakan industri kelapa sawit, terutama terkait lahan dan petani sawit plasma dan inti.

"Mengenai kelapa sawit, terutama kemitraan antara petani dan plasma dan inti. Ini dicarikan bagaimana yang sudah disepakati oleh dari progrm pemerintah bisa dijalankan dengan baik. Karena kan program replanting (pengawasan dana peremajaan) yang 20.000 hektar itu melibatkan pengusaha, pemilik kebun dan pemilik pabrik dengan petani. Nah ini yang dimintakan progresnya seperti apa," kata Airlangga Hartarto di kantor Wapres RI, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Selain membicarakan mengenai industri kepala sawit di Indonesia, rapat internal tersebut membahas mengenai sektor kehutanan RI. Ada beberapa persoalan yang dibaahas

"Nah ini juga dibahas untuk dicarikan jalan keluar. Yang terkait dengan pasar di luar negeri itu ada beberapa hal terkait dengan kerja sama, CPOPC dengan Malaysia. Tadi saya sempat laporkan juga bahwa, pada pertemuan saya dengan mentori perladangan Malaysia, kita menyepakati beberapa isu, termasuk menangani tuduhan karsinogenik itu dirakukan riset bersama. Tadi saya laporkan pemerintah Malaysia sudah mengalokasikan, dana tertentu, indonesia minta untuk ikut juga ikut dalam penelitian dan akses yang sama," jelas Erlangga.

Bukan hanya itu, dia juga menjelaskan anti dumping yang dilakukan oleh negara-negara lain terhadap komoditas Indonesia. 

"Wapres juga meminta dari Kementerian Perdagangan untuk segera tindak lanjuti terkait memitigasi kampanye negatif," pungkas Erlangga.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya