Petani Minta Pemerintah Hapus Program Subsidi Benih

Liputan6.com, Jakarta Pada Rembuk Nasional Bidang Ketahanan dan Pengelola Keamanan Pangan yang dilakukan pada Senin, 23 Oktober 2017 ditemukan beberapa masalah yang ada di dunia pertanian dan pada petani. Masalah ini jadi penghalang majunya pertanian yang akhirnya menghambat terjadinya kedaulatan pangan di Indonesia.

Direktur Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB Dodik Ridho Nurrochmat mengatakan, masalah pertama di dunia pertanian Indonesia adalah lahan produksi yang sempit dikarenakan lahan daratan di Indonesia lebih kecil dibanding lautan. Sehingga menurut Dodik harus diupayakan pertanian yang modern (corporate farming) untuk menyiasati hal ini.

“Swasembada masih bisa dilaksanakan caranya salah satunya harus lebih mendorong petani untuk lebih maju. Kemudian terus berusaha meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian,” jelas Dodik dalam keterangan resminya, Senin (23/10/2017).

Adapun beberapa poin permasalahan yang diungkapkan petani yang hadir pada rembuk nasional ini, pertama mengenai subsidi benih di mana para petani meminta agar program ini dihapuskan karena benih yang diberikan oleh pemerintah varietasnya tidak sesuai dan seringkali kurang cocok dengan daerah tanam sehingga produksi tidak seperti yang diharapkan petani.

Kedua, permasalahan penyuluhan pertanian yang tidak berjalan dengan baik selama ini. Ketiga, sudah menuanya peralatan di industri gula yang menyebabkan produk gula petani rendah. Keempat, mahalnya pakan untuk unggas dan sulitnya memperoleh breeding sapi yang baik.

Dari permasalahan benih, petani mengharapkan pemerintah bisa memfasilitasi petani agar bisa menghasilkan benih sendiri atau didorong terbentuknya kebun benih desa. Petani juga meminta penyuluhan dilaksanakan lebih berkelanjutan. Permasalahan sudah menuanya alat produksi di pabrik gula, petani meminta pengelolaan pabrik jika pemerintah sudah tidak mampu bisa diserahkan kepada swasta sehingga regenarasi alat bisa terlaksana.

Sementara itu, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Karyawan Gunarso mengungkapkan, cukup banyak keluhan petani sebagai ujung penggerak kedaulatan pangan yang disampaikan ke Bulog mulai dari mengenai impor daging, impor gula, pembelian gabah dan permasalahan lainnya. Menjawab semua keluhan, Gunarso mengatakan, posisi Bulog adalah operator pelaksana dari kebijakan regulasi pemerintah. Namun regulasi tersebut seringkali tidak memihak pada Bulog.

Untuk bisa menangani masalah seperti di atas yang datang ke Bulog, Gunarso mengatakan, pihaknya memerlukan database yang baik agar Bulog mengetahui stok pangan yang ada di masyarakat, di pedagang dan di pihak-pihak lain.

Menanggapi semua permasalahan itu juga, Benny Pasaribu, salah satu anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) yang datang di rembug ini mengatakan Indonesia tidak mungkin berdaulat pangan jika petani tidak berdaulat.

“Biarkan petani berdaulat sehingga mampu dengan sendirinya menentukan benih, pupuk atau hal lain yang dipakai bertani. Itu yang akan membuat petani mampu meningkatkan hasil dari mereka,” terang Benny.

Beberapa poin penting yang juga dikatakan Benny agar terwujud keamanan pangan selain menjadi petani yang berdaulat adalah hapus bantuan pemerintah baik berupa benih, pupuk atau alsitan karena menurutnya hal-hal seperti ini yang seringkali membuat petani tidak bisa menentukan apa yang terbaik yang harus digunakannya. Solusi dari penghapusan bantuan ini adalah pemberian langsung (transfer langsung) kepada petani yang berhak atau subsidi bisa dialihkan ke pasca panen.

“Seringkali petani mampu memproduksi hasil pertanian dengan baik namun kemudian hasil tersebut tidak bisa diolah secara maksimal sehingga banyak hasil pertanian terbuang percuma," paparnya.