111 Lulusan Sekolah Transportasi Bekasi Resmi Jadi PNS

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur menyerahkan Surat Keputusan Formasi Apratur Sipil Negara (ASN) untuk lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Tahun 2017 kepada 40 pemerintah daerah di Kampus STTD Bekasi hari ini, Rabu (20/12/2017). Surat keputusan tersebut diberikan kepada 111 lulusan pola pembitan STTD Bekasi.

Namun, Asman Abnur mengatakan, sekolah kedinasan yang ada di Indonesia saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pasalnya, kebutuhan PNS tiap tahunnya mencapai 120 ribu.

Asman bilang, sekolah kedinasan hanya mampu menambal kebutuhan PNS kurang dari 10 persen. "Dari 120 ribu kebutuhan PNS, kemampuan sekolah kedinasan tidak sampai 10 persennya, sekitar 7 ribu orang saja," kata dia.

Lebih lanjut, sebanyak 111 lulusan pola pembibitan STTD Bekasi tersebut terdiri dari program studi DIV Transportasi Darat (Transdar) sebanyak 18 orang, DIII Perkeretaapian 22 orang, DIII Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 25 orang, DIII Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (LLASDP) 4 orang, dan DII Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) sebanyak 42 orang.

Lulusan ini akan mengisi formasi di 40 pemerintahan daerah yaitu 5 pemerintah provinsi yang terdiri dari Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Riau, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah.

Kemudian, 12 pemerintah kota meliputi Tebing Tinggi, Surakarta, Sukabumi, Pekalongan, Pariaman, Palembang, Padang, Metro, Lubuk Linggau, Langsa, Bukittinggi, dan Ambon.

Serta, 23 pemerintah kabupaten yakni Tanah Datar, Solok, Sinjai, Simalungun, Siak, Rokan Hilir, Ponorogo, Pati, Pasaman, Parigi Moutong, Pakpak Bharat, Ogan Komering Ulu, Musi Banyuasin, Lima Puluh Kota, Lampung Tengah, Karo, Kampar, Fakfak, Cianjur, Bengkalis, Bener Meriah, dan Batu Bara.

Pola pembibitan merupakan kerja sama STTD Bekasi dengan pemerintah daerah untuk pemenuhan sumber daya manusia (SDM) transportasi darat di daerah masing-masing. Program ini merupakan ikatan dinas, di mana para taruna setelah lulus akan menjadi ASN di daerah masing-masing sesuai formasi yang disetujui oleh Kementerian PAN-RB.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan menyatakan bahwa pihaknya memiliki program pemberdayaan masyarakat yang ditawarkan setiap tahun. Ini merupakan program pendidikan gratis bagi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat ini sudah berjalan setidaknya dua tahun. Pada 2016, setidaknya sudah mampu menghasilkan 4.361 luluaan, dan tahun ini akan menghasilkan lulusan lebih dari 52 ribu. Tahun 2018, BPSDM kembali akan membuka pendaftaran program sekolah gratis ini.

Adapun sekolah gratis ini dikhususkan bagi masyarakat yang kurang mampu atau yang tinggal di daerah pinggiran.

"Tahun ini sebenarnya kuota kita sekitar 48 ribu, akan tetapi kita lebih dari itu, yaitu 52 ribu. Tahun depan kita akan tingkatkan menjadi 100 ribu untuk pemberdayaan masyarakat ini," terang Inspektur Jendral Kementerian Perhuhungan Wahju Satrio Utomo saat berbincang dengan Liputan6.com, Senin (18/12/2017).

Mengenai pendaftarannya, Wahyu akan mengumumkan pendaftarannya di laman resmi Kementerian Perhubungan (www.dephub.go.id) dan juga laman resmi BPSDM.

Tidak hanya itu, karena program ini bersifat terbatas, maka Kemenhub juga bakal bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi ini ke wilayah masing-masing yang menjadi sasaran peserta.

"Jadi ini bisa memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam berkintribusi memajukan transportasi kita," tegas dia.

Diklat gratis tersebut digelar dalam upaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di bidang transportasi darat, laut dan udara.