PUPR Gandeng TNI Bangun Jalan Paralel Perbatasan di Kalimantan

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menggandeng pihak Zeni TNI-AD untuk membangun jalan paralel perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan pada 2018. Pembangunan jalan perbatasan itu akan dilakukan di tiga provinsi, yakni Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara).

Dari total panjang jalur yang hampir 1920 km, jalan yang sudah tertembus kini sekitar 1528 km. Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PUPR Achmad Gani Ghazali Akman mengatakan, sejak 2015-2017 telah menyelesaikan 579 km, dan akan membuka jalan sepanjang 191 km pada tahun ini.

"Kita sudah selesaikan 579 km jalan perbatasan di Kalimantan tahun lalu, ada yang sudah diaspal serta ada yang baru dibuka dan masih tanah. Rencananya, kita bersama Zeni pada 2018 akan buka jalan lagi di sana sepanjang 191 km," ujar dia, seperti dikutip Selasa (9/1/2018).

Terkait dana, Kementerian PUPR akan gunakan APBN sebesar Rp 506 miliar untuk pembangunan jalan paralel perbatasan di sisi utara Kalbar, Kaltim dan Kaltara.

"Untuk di Kalbar, kita akan pekerjakan Zeni pada satu paket dengan panjang 60 km. Total dana yang akan dikeluarkan untuk itu sekitar Rp 178 miliar," dia menjelaskan.

"Sementara itu, Zeni di Kaltim ada dua paket, untuk jalan sepanjang 35 km dengan dana yang dikucurkan sebesar Rp 88 miliar. Kaltara ada tiga paket sepanjang 96 km, uangnya Rp 240 miliar," tambahnya.

Tonton Video Pilihan Ini:

Selain mengandalkan Zeni TNI-AD, Kementerian PUPR juga turut melelang kontrak pengerjaan ruas jalan perbatasan di Kalimantan tersebut kepada kontraktor. Gani berharap pihak kontraktor sudah ada yang masuk sebelum Februari.

"Kita akan lelang tiga paket di Kalbar kepada kontraktor, tujuh paket di Kaltim, dan tiga paket di Kaltara. Mudah-mudahan akhir Januari nanti sudah ada penandatanganan kontrak," ujarnya.

Gani juga menuturkan, pembangunan jalan perbatasan Kalimantan tidak terkendala dengan masalah pembebasan lahan. Hanya saja, Kementerian PUPR harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk dapat membuka lahan di sana.

"Saat ini pembukaan lahan sedang proses dengan pihak LHK, karena di sana terdapat hutan lindung dan hutan tanaman industri yang berada di bawah kendali LHK," tandasnya.