Ekonomi RI Tak Kena Dampak Tutupnya Pemerintahan AS

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Amerika Serikat (AS) shut down alias berhenti operasi sejak Jumat tengah malam 19 Januari 2018. Tutupnya pemerintahan AS itu dinilai tak berdampak terhadap ekonomi Indonesia dalam jangka pendek.

Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual menilai, pemerintahan AS mengalami masalah internal belum berdampak ke ekonomi Indonesia dalam jangka pendek. Tutupnya pemerintah AS akan berdampak ke pasar keuangan global bila mencapai lebih dari tiga bulan. Hal itu mengingat berhentinya operasional pemerintahan AS akan berdampak ke ekonomi AS.

"Pekerja pemerintah di AS cukup besar. Sekitar 20 persen dari total pekerja mereka. Belum ada pengaruhnya ke ekonomi AS bila (shut down-red) tidak lama. Apalagi yang tutup tak semuanya ada beberapa di layanan taman, musim, kalau militer dan lainnya masih berjalan," jelas David saat dihubungi Liputan6.com, Senin (22/1/2018).

David menambahkan, tutupnya pemerintahan AS belum berdampak ke Indonesia. Ini ditunjukkan dari pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang cenderung stabil. Posisi dolar AS bergerak di kisaran Rp 13.341. Selain itu, bursa saham Asia pun bergerak bervariasi.

"Tidak terlalu berdampak. Rupiah stabil dan emerging market mixed," kata David.

Ia menuturkan, tutupnya pemerintahan AS bukan pertama kali terjadi. Pada pemerintahan Obama juga pernah alami shut down. Tutupnya pemerintahan AS akan menjadi masalah ke pasar keuangan bila lebih dari tiga bulan. "Bila berlangsung lebih lama dari perkiraan, berdampak ke pasar keuangan. Kalau lebih dari tiga bulan, akan menjadi masalah. Ini akan pengaruhi AS seperti peringkat atau rating-nya," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, terhitung sejak Jumat tengah malam, 19 Januari 2018, pemerintah Amerika Serikat shut down alias berhenti beroperasi.

Senat AS gagal menghasilkan kesepakatan terkait anggaran. Karena itu, terhitung sejak Jumat, 19 Februari 2018 tengah malam, pemerintah Amerika Serikat tak punya dana untuk menjalankan pemerintahan.

Meski shut down pernah terjadi sebelumnya, seperti dikutip dari CNN, ini adalah kali pertama menimpa pemerintahan yang didukung partai yang berkuasa di Kongres sekaligus Gedung Putih.

Gedung Putih dan Donald Trump langsung menyalahkan pihak lawan, Partai Demokrat.

"Malam ini, mereka (Demokrat) mementingkan politik di atas keamanan nasional, keluarga militer, anak-anak kita yang rentan, juga kemampuan negara kita untuk melayani semua orang Amerika," kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Sarah Sanders, dalam pernyataannya sesaat sebelum tengah malam.

Sebelumnya, Demokrat tidak mau memberi dukungan kecuali jika ada solusi atas persoalan imigrasi dan prioritas belanja tertentu lainnya.

"Kami tidak akan menegosiasikan status imigran yang melanggar hukum, sementara Demokrat menyandera warga negara kita dan mengajukan tuntutan sembrono."

Sebelumnya, sebuah pertemuan yang dilakukan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan para petinggi Demokrat di Senat, gagal menghasilkan mufakat yang dinilai bisa mencegah penutupan operasi pemerintah.

Meski sempat menggelar rapat bipartisan pada menit-menit terakhir, RUU yang akan digunakan untuk mendanai pemerintah hingga 16 Februari itu tidak mendapat 60 suara yang disyaratkan.

Akibatnya, akan banyak layanan pemerintah Amerika Serikat yang di-shut down sampai anggaran disepakati.

Para pemimpin Partai Republik di Kongres, meskipun menguasai Senat dan DPR, kesulitan untuk mengumpulkan dukungan bagi anggaran tersebut.

Mereka menghadapi tentangan dari pihak Republik konservatif yang menginginkan anggaran lebih besar bagi program pertahanan.

Tak hanya itu, beberapa anggota parlemen juga tak sudi mendukung kembali undang-undang pendanaan sementara.

Sebenarnya, DPR telah meloloskan RUU itu pada hari Kamis, tetapi hanya didukung oleh Partai Republik.

Di Senat, di mana tiga perlima mayoritas suara dibutuhkan untuk meloloskan RUU, Demokrat tidak mau memberi dukungan, kecuali ada solusi atas imigrasi dan prioritas belanja tertentu.

Ini bukan penutupan pertama dalam sejarah Amerika Serikat.

Shut down pernah terjadi pada 2013 dan berlangsung selama 16 hari, di mana banyak pegawai federal mengambil cuti karena dipaksa meinggalkan tempat kerjanya.

Namun, layanan esensial lainnya masih tetap aktif, seperti keamanan nasional, layanan pos, pengendalian lalu lintas udara, layanan medis rawat inap, pengobatan rawat jalan darurat, bantuan bencana, penjara, perpajakan, dan pembangkit listrik.