‎Bambang Brodjonegoro Jadi Calon Gubernur BI, Bagaimana Nasib Pemindahan Ibu Kota?

Bambang Brodjonegoro ‎santer dikabarkan menjadi calon Gubernur Bank Indonesia (BI).

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 14 Feb 2018, 13:50 WIB
Diterbitkan 14 Feb 2018, 13:50 WIB
PHOTO:  Kepala Bappenas Bahas Pengentasan Kemiskinan di World Bank Annual Meeting
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro (tengah) saat menjadi pembicara dalam World Bank Annual Meeting dengan topik Localizing the Implementation of the SDGs di Washington DC, Kamis (12/10). (Liputan6.com/Pool/Bappenas)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro ‎santer dikabarkan menjadi calon Gubernur Bank Indonesia (BI). Kabar itu dibenarkan oleh Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi beberapa waktu lalu.

Dikonfirmasi langsung terkait hal tersebut, Bambang justru hanya melontarkan kalimat candaan. "Gubernur apa? Pilkada sudah lewat," ucapnya usai menghadiri Kick Off Sensus Penduduk 2020 di kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Bambang Brodjonegoro selanjutnya menjawab saat ditanyakan mengenai bidang moneter oleh awak media. Sebab Bank Indonesia (BI) merupakan otoritas moneter yang menjalankan kebijakan moneter di Tanah Air.

"Saya belajar (ilmu) moneter‎ sudah dari kuliah kok," kata mantan Menteri Keuangan itu.

Menyoal nasib pemindahan ibu kota Jakarta ke luar Pulau Jawa yang dikaji Bappenas jika dirinya sibuk mempersiapkan diri untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di DPR bahkan terpilih sebagai Gubernur BI, Bambang pun tidak‎ meladeni dengan serius.

"Pindah ibu kota ya pindah," ujarnya.

Di sisi lain, menurut Bambang, Sensus Penduduk ‎(SP) sangat penting untuk menghitung jumlah penduduk yang faktual dan akurat.

Pasalnya, sebagai instansi perencanaan pembangunan, Bappenas harus menggunakan data jumlah penduduk yang akurat. Sementara data kependudukan dari Dukcapil Kemendagri sifatnya administratif.

"Kalau Dukcapil, jumlah penduduk secara administratif, belum tentu penduduknya ada di situ. Kami di perencanaan, aneh kan kalau bikin perencanaan dasarnya penduduk‎ administratif," paparnya.

"Misalnya kita harus melayani satu juta orang, ternyata yang tinggal di sana hanya 800 ribu orang, kan beda. Anggaran untuk 200 ribu orang terbuang. Jadi perlu SP untuk memperbaiki akurasi data penduduk dari Dukcapil," tandas Bambang.

 

Kantongi 4 Nama

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Dok Bappenas)
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Dok Bappenas)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengantongi empat nama yang masuk penilaian sebagai Calon Gubernur Bank Indonesia (BI). Empat nama tersebut nantinya akan dipilih Jokowi untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi mengatakan, empat nama yang tengah dipertimbangkan Jokowi yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, Gubernur BI yang sekarang menjabat Agus Martowardojo dan Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo.

"Iya, empat nama itu yang masuk," ujar dia pada 9 Februari 2018.

Menurut Sofjan, Presiden Jokowi telah menilai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing calon tersebut. "Tinggal nunggu keputusan Presiden aja, Presiden sudah tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing kandidat," lanjut dia.

Selain itu, lanjut dia, yang menjadi penilaian Jokowi adalah kemampuan calon untuk membaca dan mengantipasi risiko global serta nomalisasi kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (The Fed).

‎"Dan ini tentu harus disesuaikan juga dengan situasi dunia yg ada ketidakpastian, Amerika begini sekarang, tiba-tiba (saham) New York jatuh, Amerika mau naikkan bunganya. Jadi ketidakpastiannya harus kita jaga juga jangan sampai akibatnya untuk Indonesia," ungkap dia.

‎‎Namun demikian, kata Sofjan, hingga saat ini, Presiden Jokowi belum memutuskan satu nama yang akan diajukan kepada DPR.

"Sebenarnya ini tentu sudah dibicarakan, tapi Presiden belum memutuskan. Ini sekarang kan dinilai semua dan sudah disampaikan semua oleh yang bersangkutan, dan sudah dibicarakan juga dengan Presiden dan Wapres. Pak Presiden sudah dikasih tahu kelebihan satu sama lain tapi belum diputuskan," tandas dia.

Sekadar tahu, pemerintah harus mencari pengganti Agus Martowardojo yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Mei 2018.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya