Program Bagi Sertifikat Tanah Dikritik, Menko Luhut Angkat Bicara

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi sindiran dari politikus senior soal program bagi-bagi sertifikat tanah. Luhut juga kesal dengan serangan-serangan yang menyebut pemerintah pro-PKI.

Dalam Seminar Nasional “Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan” di Kantor Pusat BPK RI, Luhut mengatakan bahwa tuduhan dari politikus senior tersebut tidak beralasan.

"Ada senior bilang kasih sertifikat itu ngibulin. Apa yang ngibulin. Sertifikat itu prosesnya panjang dan berbelit. Sekarang cepat dan banyak. Saya pikir kita enggak bisa asal ngomong," kata Luhut, Selasa (20/3/2018).

Bagi-bagi sertifikat tanah memang salah satu program unggulan pemerintahan Jokowi-JK. Jokowi bahkan menargetkan jutaan sertifikat selesai dalam periodenya, sehingga tak ada lagi sengketa tanah yang marak terjadi di daerah.

Luhut juga kesal dengan serangan-serangan yang menyebut pemerintah pro-PKI. Menurutnya, hal itu cuma kebohongan yang terus disebarkan.

"Jangan bilang pro-PKI, pro-PKI gimana? Saya ikut tumpas PKI. Saya tentara, saya tahu itu," kata Luhut.

Luhut menegaskan jangan pernah menyebut pemerintah tidak nasionalisme dan menyerang dengan kepentingan asing. Dia menyebut orang yang belum pernah ditembaki tak pantas mengkritik soal nasionalisme.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Johan Budi angkat bicara mengenai sindiran politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Seperti diketahui, Amien Rais menyebut bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi adalah pembohongan.

"Jadi sama sekali ini program nyata, bukan kibulan," kata Johan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Menurut Johan, program pembagian sertifikat tanah merupakan program yang menjadi perhatian bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Johan mengatakan, program tersebut sengaja digaungkan guna menyelesaikan masalah di sektor pertanahan selama ini.

"Ini bentuk perhatian Presiden ke masyarakat kecil terkait dengan kepemilikan tanah. Biar mereka punya dokumen yang sah dan legal, yang bisa digunakan untuk keperluan dan kepentingan masyarakat warga itu sendiri," terang Johan.

Presiden Jokowi, sambung Johan, tidak akan terpengaruh dengan pernyataan negatif tersebut. Yang pasti, kata Johan, pemerintah tetap akan melanjutkan program pembagian sertifikat tanah.

Dia menambahkan, Presiden Jokowi juga tidak akan mengambil sikap apa pun terkait dengan pernyataan Amien Rais tersebut. "Kalau yang Anda maksud ambil langkah yang sifatnya serius itu, saya kira tidak," tandas Johan.

Penulis: Tim Merdeka

Sumber: Merdeka.com