Istana: Program Sertifikat Tanah Presiden Jokowi Bukan Kibulan

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Presiden Johan Budi angkat bicara mengenai sindiran politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Seperti diketahui, Amien Rais menyebut bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi adalah pembohongan.

"Jadi sama sekali ini program nyata, bukan kibulan," kata Johan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Menurut Johan, program pembagian sertifikat tanah merupakan program yang menjadi perhatian bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Johan mengatakan, program tersebut sengaja digaungkan guna menyelesaikan masalah di sektor pertanahan selama ini.

"Ini bentuk perhatian Presiden ke masyarakat kecil terkait dengan kepemilikan tanah. Biar mereka punya dokumen yang sah dan legal, yang bisa digunakan untuk keperluan dan kepentingan masyarakat warga itu sendiri," terang Johan.

Presiden Jokowi, sambung Johan, tidak akan terpengaruh dengan pernyataan negatif tersebut. Yang pasti, kata Johan, pemerintah tetap akan melanjutkan program pembagian sertifikat tanah.

Dia menambahkan, Presiden Jokowi juga tidak akan mengambil sikap apa pun terkait dengan pernyataan Amien Rais tersebut. "Kalau yang Anda maksud ambil langkah yang sifatnya serius itu, saya kira tidak," tandas Johan.

Sebelumnya, saat menjadi pembicara dalam diskusi Bandung Informal Meeting yang digelar di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu (18/3/2018), Amien Rais mengatakan program bagi-bagi sertifikat tanah Jokowi-Jususf Kalla adalah pembohongan.

"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien.

Sebelumnya Presiden Jokowi membagikan 3.000 sertifikat hak tanah untuk warga masyarakat dari lima kabupaten/kota Jawa Barat di Gedung Pertemuan Radian Kabupaten Cirebon.

"Hari ini diserahkan 3.000 sertifikat dari 9.000-an yang akan diserahkan, sisanya akan diserahkan oleh masing-masing kantor BPN," kata Jokowi usai menyerahkan secara simbolis kepada beberapa orang Minggu (11/3/2018).

Jokowi mengatakan setiap berkunjung ke daerah, keluhan yang ia terima salah satunya soal masalah sengketa lahan.

"Masalahnya sama, soal sengketa lahan masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan BUMN, antara bapak dan anak, antar-tetangga," kata Jokowi seperti dilansir dari Antara.

Menurut Jokowi, selama ini pembagian seritifakat lahan sangat lamban. Dia menyebut, seharusnya seluruh sertifikat sudah diserahkan pada masyarakat sebanyak 126 juta, tapi sampai tahun 2017 baru 51 juta sertifikat yang diterima masyarakat.

"Berarti separuh saja belum. Kalau setiap tahun hanya 500 ribu di seluruh Indonesia, 140 tahun baru selesai," kata Jokowi.