Luhut Ajak Investor India Bangun Infrastruktur di RI

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman menjalin kerja sama dengan Kedutaan Besar India untuk membuka kesempatan kepada India berinvestasi pada sektor infrastruktur. Hal itu diwujudkan dengan diadakannya The 1st India-Indonesia Infrastructure Forum (IIIF) di Hotel Ritz-Charlton, Jakarta.

Pada penyelenggaraan IIIF, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dan Duta Besar (Dubes) India untuk Indonesia, H.E. Pradeep K Rawat.

Dalam kesempatan tersebut, Luhut mengatakan bahwa banyak perusahaan India yang mau menanamkan investasinya dalam proyek infrastruktur di Tanah Air.

"Mereka sudah cukup besar investasinya di Indonesia. Ada di bermacam bidang, mau itu di listrik, di jalan, di airport, hydropower, seaport, pharmaceutical industry, kemudian juga IT, banyak sekali," tuturnya di sela-sela forum di Jakarta, Senin (19/3/2018).

Dia juga menekankan kepada India, bahwa pembangunan infrastruktur merupakan prioritas utama Pemerintah Indonesia. Selain itu, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa iklim investasi dalam negeri secara garis besar juga terus membaik.

Menggarisbawahi tujuan diadakannya IIIF ini, Luhut menyampaikan kepada India bahwa Indonesia tengah gencar melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur dan sedang membuka kesempatan bagi pihak luar pemerintah, baik dalam dan luar negeri untuk ikut menyumbangkan dananya.

"Don't hesitate to invest in Indonesia," terangnya.

Sementara itu, Dubes India, Pradeep K Rawat menyerukan, agar India dan Indonesia melakukan sinergi yang lebih besar di sektor perindustrian, khususnya sektor infrastruktur.

Pradeep K Rawat mengatakan pertumbuhan ekonomi negaranya yang terus meningkat, serta kisah sukses investasi India di luar negeri.

"Potensi India untuk menjadi tiga besar negara perekonomian dunia kini terbuka," pungkas dia. 

Maraknya berbagai proyek infrastruktur di Tanah Air mau tidak mau membutuhkan biaya yang besar. Hal itu tidak ditampik Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Menurut dia, dana dari APBN tidak akan cukup untuk membiayai seluruh pembangunan yang salah satunya digalakkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bentuk pendanaan lain seperti investasi dari swasta dan pinjaman.

"Kalau kita ingin menyelesaikan proyek infrastruktur lebih cepat, kita harus menggunakan blending financing (beragam macam bentuk pembiayaan), seperti melakukan pinjaman dan mengembalikannya dalam 12 tahun ke depan," jelas dia di Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Pembangunan infrastruktur, adalah hal yang tidak bisa ditunda, karena fasilitas hasil proyek tersebut nantinya akan berdampak terhadap kelancaran ekonomi negara. "Kalau hanya menunggu APBN dan APBD, itu selesainya lama," tambah dia.

Dia turut memuji bentuk pembiayaan yang dilakukan SMI dengan memadukan berbagai aspek, mulai dari aspek finansial, legal dan kelembagaan.

Dia juga mengimbau kepada BUMN pemberi dana dan investasi proyek infrastruktur itu agar ikut membiayai proyek-proyek kecil semisal pembangunan pasar dan jalan raya.

"Saya harap, SMI mau masuk ke bidang-bidang infrastruktur dasar seperti pengadaan air bersih. Itu nanti ada benefitnya juga, khususnya di sektor Pariwisata," pungkas dia.