Menteri Yasonna Ingatkan CPNS Jangan Coba-Coba Tarik Pungli

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengingatkan para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan kerja Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) untuk tidak melakukan praktik pungutan liar (pungli). Praktik pungli yang terjadi di unit pelayanan masih kerap terjadi.

Yasonna ingin CPNS memiliki integritas dan memperbaiki hal yang dianggap menyimpang.

“Saya ingatkan jangan coba-coba narkoba, jangan pernah melakukan pungutan liar, jaga disiplin. Atau jika saudara melakukan hal-hal tersebut maka masa depan kalian akan hancur,” ujarnya seperti dikutip dari laman resmi Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (26/4/2018). 

Disampaikan Yasonna, bahwa latsar yang diselenggarakan Kemkumham merupakan upaya peningkatan kompetensi dasar bagi para CPNS. Karena memang seiring perkembangan zaman dan tantangan ke depan, negara membutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kemampuan, integritas, bersih, serta melayani.

Menurutnya yang tidak kalah penting bagi para CPNS adalah menjadi ASN yang kepo, yang memiliki rasa ingin tahu, seperti apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan sikap ingin tahu, para CPNS dapat mengetahui banyak hal yang sebelumnya tidak diketahui. Dengan rasa ingin tahu, ASN juga dapat mengetahui apa yang dapat dilakukan untuk bangsa, apa yang dapat dilakukan untuk masyarakat, kemudian inovasi apa yang dapat dibuat untuk memberi kemudahan.

“ASN harus kepo artinya mau mempertanyakan, karena ilmu berkembang karena mau bertanya. Kalau dunia berhenti bertanya, maka pengetahuan juga berhenti,” tegas Yasonna Laoly. 

Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja menambahkan, jika sesuai dengan pesan Menteri PANRB Asman Abnur, para CPNS Kementerian Hukum dan HAM diharapkan menjadi penambah kekuatan dalam memberikan layanan secara optimal. Karena memang diakui seleksi CPNS saat ini sudah sangat ketat, dan hanya orang pilihan yang dapat lolos menjadi CPNS.

“Presiden dalam acara Presidential Lecture beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa anak-anak ini pilihan terbaik dari yang terbaik, oleh karena itu jangan disia-siakan kesempatan ini, karena ini amanah yang diberikan negara oleh kalin semua,” kata Pria yang akrab disapa Iwan itu.

Lebih lanjut Iwan pun mengatakan demi mewujudkan visi menghadirkan birokrasi berkelas dunia, ASN termasuk para CPNS perlu memiliki integritas dalam menjalani perkerjaan sebagai pelayan masyarakat. Kemudian perlu adanya rasa nasionalisme, serta berwawasan global, dapat berbahasa asing, networking, dan rasa melayani, serta enterpreunership.

Jika hal-hal tersebut dimiliki, maka dapat dipastikan ASN (termasuk CPNS) dapat membawa perubahan bagi negara," pungkasnya.

Pemerintah masih terus menggodok formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Jika tidak ada halangan, rencananya proses seleksi CPNS tersebut akan dimulai usai berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Sekretaris Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Aba Subagja mengatakan, ada sejumlah alasan penerimaan CPNS dilakukan usai Pilkada. Salah satunya agar rekrutmen tersebut tidak dikait-kaitkan dengan kepentingan di ajang Pilkada.

"Kemungkinan (usai Pilkada). Kita juga mau Pilkada, bulan Juni. Mungkin proses pengadaan baru setelah Pilkada, agar tidak terkait atau ada yang mengait-ngaikan dengan Pilkada," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, pada 8 April 2018. 

Selain itu, lanjut Aba, hal ini juga agar jadwal kedua kegiatan ini tidak saling berbenturan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah (Pemda) bisa fokus melaksanakan Pilkada maupun penerimaan CPNS.‎

"Jadi biar tidak bentrok dengan kegiatan itu (Pilkada)," lanjut dia.‎

Aba menyatakan, hingga saat ini pemerintah masih melakukan kompilasi untuk formasi CPNS 2018. Dalam hal ini, jabatan apa saja yang sangat perlu untuk segera diisi, berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah (Pemda).

"Kita kompilasi dulu secara keseluruhan agar nanti mana beban kerjanya yang memang diperlukan, kemudian strategis jabatan apa yang harus kita dahulukan. Kan biar tepat. Misalnya guru, kan harus kita lihat guru mata pelajaran apa, dia punya murid berapa, ya divalidasi," tandas dia.