Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Lakukan Efisiensi, PLN Pastikan Subsidi Listrik Masih Cukup

Dengan efisiensi PLN mampu menekan subsidi listrik tahun lalu dari alokasi subsidi listrik Rp 52 triliun realisasi penggunaanya mencapai Rp 45 triliun.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 10 Jul 2018, 20:20 WIB

Diterbitkan 10 Jul 2018, 20:20 WIB

Mengintip Infrastruktur Listrik Pendukung Asian Games 2018

Deretan gardu Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Jakabaring yang terletak di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (9/2). PLN memastikan kondisi listrik aman saat Asian Games 2018. (Liputan6.com/Agustina)

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) menyatakan bahwa alokasi subsidi listrik 2018 sebesar Rp 52 triliun masih cukup meski faktor pembentukan tarif listrik mengalami kenaikan.

Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto mengatakan, saat ini alokasi subsidi listrik yang ditetapkan adalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 ‎masih bisa menomboki tagihan pembayaran listrik untuk golongan 450 volt amper (Va) dan 900 va bersubsidi.

"Tidak ada masalah. Masih belum dibayar semua justru kan‎," kata Sarwono, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan kenaikan harga minyak berpengaruh pada pembentukan tarif listrik. Namun PLN mampu meredam‎ kenaikan tersebut dengan melakukan efisiensi.

"Kami ini banyak cara bagaimana melakukan efisiensi, sehingga enggak pengaruh. Buktinya kami masih untung juga. Kami melakukan efisiensi sekuat kami juga," tuturnya.

Efisiensi

[Bintang] Buat yang Pengin Jadi Pegawai PLN, Kuliah Aja di 17 Perguruan Tinggi Ini

Salah satu langkah awal yang kamu bisa ambil untuk bisa bekerja di PLN adalah dengan kuliah di 17 perguruan tinggi ini. (Foto: Liputan6.com/Helmi Afandi)

Dengan efisiensi PLN mampu menekan subsidi listrik tahun lalu, dari alokasi subsidi listri Rp 52 triliun realisasi penggunaanya mencapai Rp 45 triliun.

PLN pun saat ini belum bisa menyimpulkan subsidi listrik tidak cukup sampai akhir tahun. Pasalnya, hal tersebut harus menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu.

"Kami tunggu sampai akhir tahun. Kami tunggu sampai diaudit BPK. Tahun lalu misalnya, kan Rp 52 triliun, ternyata Rp 51 triliun tetapi Rp 45 triliun cukup," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓