Jokowi: Jutaan Sertifikat Tanah Bisa Dituntaskan dalam Setahun

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato di depan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Kamis (16/8/2018).

Dalam pidato tersebut, Jokowi menyampaikan sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satunya memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat.

Jokowi mengatakan, merancang banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat agar pemerataan pendapatan dapat segera diwujudkan. Pemerintah telah menyelesaikan sertifikasi tanah bagi rakyat sehingga rakyat terhindar dari konflik kepemilikan lahan.

Selain itu, rakyat  juga memiliki kepastian hukum atas kepemilikan aset sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif serta peningkatan kesejahteraan keluarga.

"Langkah percepatan ini membuat penerbitan sertifikat dari yang tadinya hanya selesai 500 ribu atau 800 ribu bidang sertifikat per tahun. Saat ini sudah jutaan sertifikat tanah bisa diselesaikan setiap tahunnya," kata Jokowi.

Lebih lanjut ia menuturkan, tahun lalu target target lima juta sertifikat tanah sudah tercapai. "Pada 2018 dan 2019 target yang ingin dicapai akan terus meningkat," kata dia.

Ia menambahkan, bersamaan dengan sertifikasi tanah, pemerintah juga gencar reforma agraria dan redistribusi lahan. Hingga 2017 telah dilepaskan area dari kawasan hutan negara, sekitar 977 ribu hektar. Begitu juga untuk perhutanan sosial sudah diberikan 1,7 juta hektar akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat.

"Proses pengelolaan lahan kawasan hutan itu disertai dengan pendampingan agar tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat bisa tercapai,” tutur dia.

Jokowi menambahkan, keberpihakan pada rakyat juga turut diwujudkan dengan program pembangunan sejuta rumah. "Untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar rakyat, pemerintah juga perluas akses perumahan bagi masyarakat penghasilan rendah,” tambah dia.

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan akan merampungkan pembagian sertifikat tanah ke 37 ribu warga di Sumatera Selatan (Sumsel) di tahun ini. Pada Juli 2018 menjadi kali kedua Presiden RI membagikan sertifikat tanah, dengan jumlah 6.000 sertifikat.

Pembagian sertifikat tanah secara resmi ini menjadi salah satu program pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel.

"Saya selalu mendengar banyak masalah sengketa lahan dan tanah di mana-mana, di semua provinsi, baik dengan tetangga, antarmasyarakat, pemerintah, perusahaan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," ujarnya kepada ribuan penerima sertifikat tanah di Plasa Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang, Sumsel, Jumat 13 Juli 2018.

Dengan bantuan dari pemerintah ini, Jokowi mengharapkan tidak ada lagi sengketa tanah dan lahan di Indonesia. Saat ini baru 46 Juta warga Indonesia yang mendapatkan sertifikat tanah, sebanyak 80 juta lagi belum diberikan.

Jokowi memerintahkan tahun ini, Kementerian Tata Ruang dan BPN di tiap daerah memenuhi target pembuatan 7 juta sertifikat tanah. Tahun depan, targetnya akan meningkat hingga 9 juta sertifikat.

"Kalau yang lalu cuma 500 ribu diberikan, masyarakat harus menunggu bahkan sampai 160 tahun lagi baru dapat sertifikat. Tahun lalu saya minta kepada Menteri BUMN, pada tahun 2017 tidak mau menerbitkan hanya 500 ribu, tapi 5 juta sertifikat," katanya.

Presiden RI akan memantau dan menindak tegas Kementerian Tata Ruang dan BPN di tiap provinsi, termasuk BPN Sumsel, jika target tersebut tidak terealisasi.

Saksikan video pilihan di bawah ini: