Pemerintah Harus Serius Tangkal Kampanye Hitam Sawit

Liputan6.com, Jakarta - Komoditas kelapa sawit Indonesia tengah mendapat serangan kampanye hitam dari Eropa. Akibatnya, emas hijau asal Indonesia tersebut sulit bahkan tidak dapat diterima di beberapa negara di Eropa.

Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Togar Sitanggang menyatakan, pemerintah harus bekerja lebih keras lagi melindungi industri sawit Indonesia dari kampanye hitam.

"Kampanye hitam tanpa fakta objektif dan tendensius dibarengi dengan ancaman boikot akan terus mengikuti perjalanan industri minyak sawit Indonesia yang kini menjadi pemain wahid di pasar minyak nabati dunia," kata Togar di Tanjung Pandan, Belitung, Jumat (24/8/2018).

Pemerintah memang punya keberpihakan dengan berusaha melakukan upaya diplomasi sawit. Namun usaha tersebut dinilai masih setengah hati.

Menurut Togar, kekhawatiran terbesar terutama dari negara-negara Eropa adalah Indonesia akan menjadi negara adidaya karena mampu memproduksi energi terbarukan melalui sawit.

"Mereka (negara-negara Barat) sangat memahami, sawit merupakan industi masa depan sebagai pengganti energi fosil yang tidak ramah lingkungan dan mulai ditinggalkan," ujarnya.

"Faktanya bisa dilihat bahwa saat ini di perkebunan sawit Indonesia memenuhi peran tersebut dan punya kontribusi besar terhadap kebijakan energi global di masa depan," Sambungnya.

Dia menjelaskan, dalam kampanye hitam tersebut, isu bergulir yang dituduhkan untuk menghambat perkembangan industri sawit Indonesia antara lain menyangkut perluasan lahan yang meningkat signifikan sehingga menyebabkan deforestasi, isu kesehatan serta yang marak saat ini menyangkut isu tenaga kerja.

"Sebenarnya, tuduhan tersebut tidak benar karena perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit di dunia dalam beberapa tahun hanya tumbuh 13,39 persen, sementara kedelai tumbuh 85,45 persen, bunga matahari 18,05 persen." kata dia.  

* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia masih terus berjuang melakukan upaya diplomasi kelapa sawit dengan Uni Eropa (UE).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan telah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerend beberapa pekan lalu.

Luhut mengungkapkan, diplomasi yang selama ini dilakukan telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan yaitu penundaan pelarangan penggunaan Crude Palm Oil (CPO) atau Minyak sawit mentah dari sebelumnya 2021 menjadi 2030.

"Saya kira kelapa sawit itu kita cukup berhasil, jadi kita tunda passing out-nya ke Tahun 2030. Tapi itu memang berlaku kepada kelapa sawit yang ditanam di tanah yang tidak ramah lingkungan itu tidak bisa ekspor ke UE, cukup fair sih," kata Menko Luhut.

Kendati demikian, Luhut menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak mau menerima begitu saja keputusan tersebut. Diplomasi masih akan terus dilanjutkan dengan tim baru yang akan segera dibentuk.

"Tapi kita sebenarnya belum mau menerima begitu saja. Jadi sekarang kita mau menegosiasi lagi kriterianya mengenai mana yang boleh ekspor mana yang tidak," ujarnya.

Tim tersebut nantinya akan masuk ke dalam tim UE dalam pembahasan kriteria - kriteria pelarangan sehingga keputusan yang dihasilkan meruapakan kesepakatan kedua belah pihak, bukan hanya dari pihak UE saja. "Kami tidak mau mereka yang atur Indonesia, kita tidak mau mereka yang mengatur kita. Ini bangsa besar," tegasnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com