Sri Mulyani Tegaskan RI Tak Minta Tambahan Utang ke IMF

Liputan6.com, Nusa Dua - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Indonesia tidak akan meminta pinjaman tambahan ke International Monetary Fund (IMF) dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia ang berlangsung di Nusa Dua, Bali pada 8-14 Oktober 2018. Hal itu sekaligus membantah beberapa pihak yang mencoba mengangkat kembali isu utang.

Dalam pertemuan tahunan ini, Indonesia murni hanya menjadi tuan rumah sekaligus mengangkat isu-isu yang memiliki korelasi terhadap kemajuan ekonomi Indonesia ke depannya.

"Jadi saya tegaskan di event ini tidak akan ada pengajuan pinjaman ke IMF. IMF itu lembaga yang membiayai negara yang sedang krisis neraca pembayaran dan Indonesia saat ini dalam kondisi baik," tegas Sri Mulyani di Nusa Dua, Bali, Senin (8/10/2018).

Meski adanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Menkeu mengaku hal itu hanyalah bagian dari new normal. Kondisi ekonomi dalam negeri sangat kuat sehingga tidak ada alasan bagi Indonesia untuk kembali menghadapi krisis.

Sri Mulyani justru mengatakan, dari 189 negara sebagai anggota IMF, Indonesia justru menjadi pelopor bagaimana menciptakan ekonomi dunia lebih terarah dan mensejahterakan semua masyarakat dunia.

"Di event ini kita lebih banyak belajar dari negara di dunia lainnya soal berbagai hal. Event ini juga menigkatkan ekonomi di Bali itu sendiri," pungkasnya. 

* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Rangkaian acara pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Nusa Dua, Bali, telah dimulai pada Senin ini. Adapun puncak acara pertemuan tersebut akan berlangsung pada 11-12 Oktober 2018.

Beberapa kalangan menilai acara yang dihadiri lebih dri 32 ribu peserta ini bentuk pemborosan anggaran pemerintah di tengah adanya bencana yang terjadi di Lombok, Palu dan Donggala.

Menanggapi hal itu, Ketua Unit Kerja Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF)-World Bank Peter Jacobs menilai soal anggaran ini seharusnya tidak menjadi isu yang dipermasalahkan saat ini. 

"Anggaran ini sudah diketahui semua pihak, mereka (DPR) sudah menyetujui dan dijelaskan sejak lama oleh Pak Luhut, saya rasa dia sudah menjelaskan secara clear anggarannya akan dipakai untuk apa saja," tegas Peter di Nusa Dua, Bali, Senin (8/10/2018).

Dengan total dana Rp 855 miliar, panitia sudah berusaha melakukan penghematan namun tanpa mengurangi berbagai fasilitas yang menjadi standar pertemuan internasional.

Mengenai korban bencana di Lombok, Palu dan Donggala, Peter menegaskan di acara ini para delegasi bahkan berinisiatif untuk menggalang dana buat mereka. Penggalangan dana ini baik dilakukan secara individu hingga sistem donasi kelompok.

"Soal Palu negara-negara ini punya concern besar jadi mereka juga lihat Indonesia ini negara besar, negara yang mampu menangani acara sebesar ini di tengah situasi yang memang sedang banyak masalah gempa di Lombok dan juga gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, jadi para peserta sendiri merasa juga ada keterpanggilan untuk memberikan bantuan," tambah dia.