Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Rampung Awal 2019

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan transformasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dapat rampung pada awal 2019. 

Hal ini ia sampaikan usai mengikuti rapat tingkat menteri terkait perluasan BPNT di Kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Kamis (8/11/2018).

"Kita diskusikan program kita untuk perluasan BPNT. Kita sedang mengupayakan agar transformasi rastra BPNT itu selesai 100 persen pada awal tahun 2019. Ancer-ancernya bulan Februari," tutur dia.

Meski demikian, kata Agus, masih ada beberapa daerah yang belum siap untuk diterapkan program BPNT itu. Beberapa daerah tersebut antara lain seperti Papua dan Maluku.

"Beberapa daerah-daerah memang belum punya kesiapan infrastuktur, e-warungnya belum siap, termasuk juga daerah-daerah remote, itu harus ada fleksibilitas. Tapi itu secara nasional kuantitatifnya enggak terlalu besar," ujar dia.

Ia menuturkan, ada beberapa usulan program BPNT di daerah-daerah yang telah diterapkan sementara program seperti program keluarga harapan (PKH).

"Kita memberikan satu batasan agar mereka mempersiapkan diri untuk murni bisa masuk ke program BPNT dalam 3 bulan, sehingga dalam 3 bulan itu semua infra, kendala-kendala yang ditemukan mereka di lapangan bisa selesai," tambah dia.

Sebagai informasi, BPNT merupakan program pengganti bantuan rastra. Pemerintah sebelumnya membagikan beras kepada peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Melalui program BPNT, peserta KPM itu menerima bantuan sebesar Rp 110.000 per bulan. Pemerintah akan menyalurkan bantuan itu melalui rekening peserta KPM. Kemudian, peserta dapat menggunakan bantuan itu untuk membeli bahan pangan selain beras. 

Peserta KPM dapat membeli bahan pangan di e-Warung. Ini merupakan program Kemensos untuk menyalurkan bantuan beberapa kebutuhan pokok masyarakat yang berkualitas.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan ‎jaminan perlindungan sosial, khususnya bagi 40 persen ‎penduduk termiskin. 

Jokowi menjelaskan, pada tahun ini, pemerintah akan menyalurkan anggaran kepada 92,4 juta jiwa p‎enerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ‎dan 10 juta keluarga penerima manfaat Program ‎Keluarga Harapan (PKH).

Sedangkan pada 2019, pemerintah akan memperkuat Program Keluarga Harapan melalui peningkatan besaran manfaat 100 persen dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat.

"Selain itu, Pemerintah juga akan meningkatkan jumlah penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi 96,8 juta jiwa," ujar dia di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Sementara itu, program Bantuan Pangan non- Tunai (BPNT) yang dijalankan sejak tahun 2017 telah ‎mampu menjangkau 1,28 juta keluarga penerima ‎manfaat.

Pada tahun depan, sasaran Bantuan Pangan non-Tunai ditingkatkan secara bertahap menuju 15,6 j‎uta keluarga penerima manfaat untuk menggantikan ‎program beras sejahtera.

Pemerintah juga memperkuat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) sebagai bentuk penataan aset produktif dan keberpihakan pada para petani dan rakyat kecil, serta melanjutkan program sertifikat untuk rakyat dengan target 9 juta sertifikat pada tahun 2019.

"Dengan demikian, dari tahun 2014-2019 diharapkan dapat diterbitkan 25 juta sertifikat. Berbagai program sosial tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia," tandas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: