Pemerintah Sebar Lagi Bantuan Pangan Nontunai di 24 Kota

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyatakan, pemerintah akan memperluas wilayah pemberian bantuan pangan nontunai (BPNT) sebanyak 24 kota/kabupaten. Perluasan tersebut mulai dikaji pada April mendatang.

"Kami pemerintah sedang mempertimbangkan dan mengkaji untuk memperluas pemberian BPNT yang akan didistribusikan dengan penambahan 24 kabupaten/kota," ujar Puan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/3/2018).

Penambahan tersebut disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur di setiap kabupaten dan kota. Beberapa di antaranya adalah kesiapan himpunan bank milik negara (himbara) dalam melayani masyarakat dan kepemilikan e-warung di daerah tersebut.

"Dilihat dari kesiapan e-warung yang ada di daerah tersebut. Rasionya satu warung harus bisa melayani 250 keluarga penerima manfaat (KPM). Setelah kami survei, Banda Aceh, Solok dan sebagainya merupakan daerah yang siap mempersiapkan e-warungnya," jelas Puan.

"Warung ini, warung di masyarakat yang bekerja sama dengan agen di bank. Jadi kita enggak bangun warung baru, tapi warung lama yang bisa jadi agen himbara dan bisa menggunakan perangkat di bank dan kartunya bisa membeli beras dan telur," dia menambahkan. 

Besaran nominal bantuan pangan nontunai di 24 kota yang diterima oleh KPM akan sama dengan yang diterima oleh KPM di 44 kabupaten/kota sebelumnya.

"Ya akan sama. Kan KPM-nya menerima uang Rp 110 ribu. Jadi sama seluruh Indonesia," jelas Puan.

Lebih lanjut, Puan menambahkan, hingga 19 Maret 2018, penyaluran BPNT di 44 kabupaten/kota telah mancapai 86 persen, sementara untuk penyaluran beras sejahtera (rastra) telah mencapai 97 persen.

"Penyaluran BNPT dan rastra dilakukan tiap bulan dan ini laporan 19 Maret menyatakan semua daerah penerima bansos rastra sudah terdistribusi sebanyak 97 persen," tandas Puan Maharani. 

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Menteri Sosial Idrus Marham optimistis bantuan sosial (bansos) nontunai efektif mendorong percepatan kenaikan indeks keuangan inklusif hingga 75 persen di 2019. Keyakinan tersebut didorong oleh bertambahnya jumlah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 juta penerima menjadi 10 juta penerima pada tahun ini.

"Penambahan jumlah KPM ini sebagai wujud peningkatan penerapan sistem keuangan inklusif seperti yang dicanangkan Presiden Jokowi. Perbankan Himbara akan mendapatkan 4 juta nasabah baru tahun ini," kata Idrus Marham, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (15/2/2018). 

Dengan mekanisme penyaluran Program Keluarga Harapan secara nontunai, maka secara otomatis mereka akan mendapatkan rekening perbankan dan terhubung dengan industri jasa keuangan sehingga mereka bisa belajar menabung dan mengakses kredit UKM.

Ia menambahkan, skema bantuan sosial nontunai yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Sosial mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah.

"Semua akan terkoneksi sehingga bisa dipantau pergerakan perekonomian KPM melalui perbankan. Kalau yang rajin nabung kan semakin ketauan status kesejahteraannya sehingga bisa dilakukan evaluasi," tambah Idrus.

Presiden Joko Widodo sendiri telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.

Dengan peraturan tersebut, kini keluarga penerima manfaat (KPM) tidak lagi menerima bantuan uang secara tunai. Namun, digantikan dengan bantuan nontunai berbentuk kartu ATM, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera disertai buku tabungan.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat mengatakan apa yang dilakukan pemerintah melalui strategi nasional keuangan inklusif (SNKI) merupakan lompatan besar pembangunan di Indonesia.

Bukan tanpa alasan, mengingat sasaran keuangan inklusif tersebut adalah masyarakat miskin, bukan kelas menengah.

"KPM ini terus diberikan edukasi mengenai layanan perbankan karena banyak yang masih berpandangan bahwa uang mereka akan habis. Nah di sini perlunya peran pendamping PKH untuk melakukan edukasi terus-menerus," jelas Harry.

Sebanyak 10 juta Kelompok Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dan 1,2 juta Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada tahun ini. Untuk penerima Rastra secara bertahap sampai dengan 10 juta akan dialihkan menjadi penerima BPNT.

Harry menambahkan, secara nasional, bantuan yang telah dicairkan untuk penyaluran tahap I pada bulan Februari senilai Rp 4,75 triliun bagi 9,5 juta KPM tersebar di 34 provinsi dan 514 kab/kota. Adapun sisanya masih dalam proses validasi dan pengajuan pencairan ke Kementerian Keuangan, terutama daerah sulit seperti Papua dan Maluku.