Sektor Minerba Sudah Setor Rp 46,6 Triliun kepada Negara

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hingga pertengahan Desember 2018, perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara (minerba) atau sektor minerba  sebesar‎ Rp 46,6 triliun.

Direktur Penerimaan Minerba Kementerian ESDM, Jonson Pakpahan mengatakan, perolehan PNBP hingga pekan kedua Desember 2018, sudah melebihi target PNBP minerba dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp 32 triliun.

"Sampai minggu kedua  kemarin kita Rp 46,6 triliun. Ya kalau bisa saya targetnya beberapa kali lebihin  ya Rp 32 triliun," kata Jonson, di Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Menurut Jonson, ‎secara terpisah instansinya juga memasang target perolehan PNBP dari sektor minerba di atas Rp 47 triliun. Namun, target tersebut ia mengakui sulit tercapai, karena harga komoditas mineral dan batu bara yang turun. 

"Kita mau inginkan targetnya di atas Rp 47 triliun, jadi Rp 48 triliun, karena sekarang Rp 46,6 triliun tapi agak susah juga Rp 47 triliunlah," tutur dia.

Jonson mengungkapkan, tercapainya target PNBP sektor minerba sampai pertengahan Desember 2018, karena harga komoditas mineral dan batu bara mengalami kenaikan dan sem‎akin patuhnya pengusaha dalam menyetor kewajibannya.

"Masalahnya harga bagus, tapi sekarang ini harga turun itu sebenarnya kepatuhan perusahaan sudah semakin banyak. Penjagaan kita sudah semakin efektif. Itu kita tidak layani perusahaan kalau misalnya mereka jual kalau tidak membayar," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah menjalin kemitraan dengan Bank Dunia (World Bank) untuk memperkuat tata kelola mineral dan batu bara (minerba) khususnya memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengatakan, saat ini investasi pada sektor minerba masih mengalami kendala. Kerja sama dengan Bank Dunia diharapkan bisa ‎memberikan solusi penyelesaian.

"Saya mengajak World Bank dan Kementerian terkait untuk menjembatani bagaimana permasalahan-permasalahan industri pertambangan, yang sampai saat ini memang ada beberapa yang masih mengalami kendala," kata dia di Jakarta, Jumat  16 November 2018.

Bambang berharap, MinGov yang diselenggarakan Bank Dunia membawa dampak positif bagi iklim investasi di Indonesia.

"Ini (MinGov) untuk perbaikan kebijakan yang akan mempengaruhi iklim investasi, apakah itu dalam pelaksanaan implementasi baik di tataran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi," tuturnya.

Selain iklim investasi, masalah kehutanan dan kebijakan fiskal juga menjadi perhatian Kementerian ESDM, sehingga berdampak pada kegiatan eksplorasi pertambangan. Kedua masalah tersebut pun mempengaruhi minat investasi pada sektor pertambangan menurun.

"Meski daya tarik kita secara potensi geologi luar biasa, tapi bila masalah-masalah tersebut tidak memberikan iklim investasi yang baik, maka percuma saja," ujarnya.

Bambang mengajak semua elemen yang turut serta terlibat dalam pembangunan sektor minerba.

Apalagi ia mengakui analisis kebijakan yang dilakukan oleh World Bank dan Indonesian Mining Institut (IMI) dalam MinGov mempunyai nilai yang sangat bagus.

"Kami mengajak kita semua agar ikut terlibat di dalam bagaimana untuk mengimplementasikan proses selanjutnya," tandasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: