Seperti BI, Menko Darmin Ramal Defisit Transaksi Berjalan 2018 di 3 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) memperkirakan defisit transaksi berjalan Indonesia akan kembali melebar di atas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di kuartal IV 2018. Hal tersebut dipicu oleh defisit neraca perdagangan di November 2018 yang melebar ke posisi Rp 2,05 miliar.

Meskipun demikian, untuk keseluruhan tahun, defisit transaksi berjalan Indonesia masih akan berada di 3 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan bahwa ia pun memiliki pandangan yang sama dengan yang disampaikan BI. Dia memprediksi defisit transaksi berjalan tahun 2018 akan ada di kisaran 3 persen.

"Ya kumulatif (keseluruhan tahun) mungkin memang sekitar 3 persen," kata dia, saat ditemui, di Kantornya, Jakarta, Jumat (21/12).

Dia mengakui bahwa angka tersebut memang masih cukup tinggi. Namun, demikian, kata dia, lebih baik. Sebab Indonesia pernah mengalami defisit transaksi berjalan di lebih 3 persen, misalnya pada tahun 2014 yang sebesar USD 27,5 miliar atau 3,09 persen dari PDB.

"Artinya itu agak tinggi. Tinggi sekali juga tidak. Karena 2014, 2015 lebih tinggi," jelas Darmin.

Selain itu, menurut dia meskipun transaksi berjalan masih defisit, tapi transaksi modal dan keuangan sudah menunjukkan kinerja positif dengan mengalami surplus.

"Jangan melihat transaksi berjalan berdiri sendiri. Melihatnya harus bersama-sama dengan transaksi modal dan keuangan. Sekarang surplus transaksi modal dan keuangan sudah cukup besar sehingga memang masih negatif totalnya tapi sudah kecil," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa upaya penyelesaian persoalan defisit transaksi berjalan merupakan sebuah program jangka panjang dan membutuhkan kerja sama semua pihak.

"Kita ingin kebijakan itu kita buat secara permanen dan berkesinambungan karena upaya untuk mengurangi CAD tidak bisa cukup untuk satu masa kepemerintahan. Ini harus ada upaya yang berkesinambungan," kata Bambang, saat ditemui, di Kantornya, Jakarta, Selasa (18/12/2018). 

Dia pun memastikan upaya menekan CAD tersebut bakal dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Jadi dalam RPJMN akan kita buat apa yang akan menjadi prioritas di 5 tahun ke depan terutama yang memang pengalihan ekspor dari yang basisnya SDA (sumber daya alam) ke yang olahan sehingga itu bisa memperbaiki CAD kita ke depan," jelas dia.

"Kemudian kita juga akan susun langkah jangka panjang sehingga CAD itu tidak lagi permanen di Indonesia. Harapan kita suatu saat kita bisa current account surplus," imbuhnya.