Tak Ada Dana Haji yang Digunakan Buat Bangun Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menegaskan, tidak ada penyaluran pengelolaan dana haji untuk infrastruktur. Hal tersebut untuk menampik anggapan bahwa pemerintah menggunakan dana haji untuk infrastruktur.

"Tidak benar, tidak ada satu Rupiah pun dana kelola haji digunakan untuk infrastruktur," ujar Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Lebih lanjut, Anggito mengatakan, pihak nya memang akan menginvestasikan dana haji ke beberapa sektor diluar infrastuktur seperti pengadaan katering di Arab Saudi dan kerja sama dengan maskapai penerbangan untuk pemberangkatan jamaah haji.

"Investasi langsung mengutamakan terkait jamaah haji, hotel, katering, bukan di Indonesia. Menurut saya secara subtansi tidak ada yang dilanggar, kami berorientasi untuk berinvestasi yang terkait jamaah haji," jelasnya.

Jenis investasi lain kata Anggito adalah melakukan pembelian surat berharga syariah dan obligasi. "Kita beli obligasi, kita beli syariah berharga, kami tidak mlakukan investasi langsung," tandasnya.

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menargetkan dana haji yang dikelola pada 2019 kembali naik. Hal ini seiring dengan kampanye sadar haji sejak dini yang terus disosialisasika BPKH.

Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, saat ini terdapat 13 juta penduduk yang belum mendaftarkan haji di Indonesia. Namun dari hasil survey, mereka sebenarnya mampu untuk menunaikan kewajiban hajinya. 

"Saat ini yang sudah mendaftar haji itu sekitar 3,9 juta orang, tapi di luar itu masih ada 13 juta penduduk yang mampu untuk mendaftar haji. Tahun depan makanya dana kelolaan ditargetkan mengalami peningkatan," ujar Anggito dalam Indonesia Syaria Economic Festival (ISEF) di Surabaya, Jumat (14/12/2018).

Anggito memaparkan, saat ini BPKH mengelola dana haji sebesar Rp 110 triliun. Dengan potensi yang ada, dana kelolaan tersebut akan naik Rp 11 triliun menjadi Rp 121 triliun di 2019.

Adapun dari Rp 110 triliun dana kelolaan tersebut, sebesar 50 persen dialokasikan di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPS-BPIH) dan 50 persen lain di surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara dan korporasi.

"Tahun depan kami kurangi porsi ke sukuk jadi hanya 30 persen saja. Nah 20 persennya lagi di investasi langsung," tambah dia.

Penempatan investasi langsung tersebut diantaranya ke Arab Saudi. Rencana investasi tersebut mulai dari pendirian hotel, catering, hingga ke sektor penerbangan. Rencana tersebut akan direalisasikan dengan menggandeng beberapa BUMN dan perusahaan Arab Saudi.

BUMN yang saat ini sudah menandatangani Head of Agreement (HoA) dengan BPKH diantaranya PT Pertamina (Persero) dan Garuda Indonesia. Sedang dalam penjajakan adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

“Investasi terkait dana haji, mulai dari penerbangan, hotel, catering. Itulah yang kami prioritaskan di tahun depan. Itu sedang kami lakukan. Investasinya bisa bersifat long term,” pungkasnya.