BPKH Kelola Dana Haji Rp 113 Triliun pada 2018

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Kementerian Agama, Anggito Abimanyu mengatakan, pihaknya mengumpulkan dana kelola haji sebesar Rp 113 triliun sepanjang 2018. Pencapaian tersebut melebihi target tahun lalu sebesar Rp 111,8 triliun. 

"BPKH di tahun 2018 berhasil mencapai target lebih dari 100 persen dana kelolaan yakni dari rencana Rp 111.8 triliun, terealisasi menjadi Rp 113 triliun," ujar Anggito di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Anggito mengatakan, pencapaian ini diikuti dengan bertambahnya jumlah calon jemaah haji baru sebanyak 664 ribu orang atau meningkat 120 persen dari target sebesar 550 ribu orang. Angka ini merupakan jumlah terbesar dalam 5 tahun terakhir. 

"Lebih banyak dari yang ditargetkan dan merupakan jumlah terbanyak dalam 5 tahun terakhir. Dulu pernah 700 ribu tapi ada dana talangan. Setelah ditiadakan, pendaftaran tak lagi diperbolehkan pakai dana talangan," kata dia. 

Anggito menambahkan,  BPKH juga menghemat biaya (inderect cost) sebesar Rp 224 miliar pada 2018. "Sementara dana haji yang dikelola BPKH menyumbang 32 persen dari total dana pihak ketiga Bank Umum Syariah," tutur dia.  

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menargetkan dana haji yang dikelola pada 2019 kembali naik. Hal ini seiring dengan kampanye sadar haji sejak dini yang terus disosialisasika BPKH.

Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, saat ini terdapat 13 juta penduduk yang belum mendaftarkan haji di Indonesia. Namun dari hasil survey, mereka sebenarnya mampu untuk menunaikan kewajiban hajinya.

"Saat ini yang sudah mendaftar haji itu sekitar 3,9 juta orang, tapi di luar itu masih ada 13 juta penduduk yang mampu untuk mendaftar haji. Tahun depan makanya dana kelolaan ditargetkan mengalami peningkatan," ujar Anggito dalam Indonesia Syaria Economic Festival (ISEF) di Surabaya, Jumat 14 Desember 2018.

Anggito memaparkan, saat ini BPKH mengelola dana haji sebesar Rp 110 triliun. Dengan potensi yang ada, dana kelolaan tersebut akan naik Rp 11 triliun menjadi Rp 121 triliun di 2019.

Adapun dari Rp 110 triliun dana kelolaan tersebut, sebesar 50 persen dialokasikan di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPS-BPIH) dan 50 persen lain di surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara dan korporasi.

"Tahun depan kami kurangi porsi ke sukuk jadi hanya 30 persen saja. Nah 20 persennya lagi di investasi langsung," tambah dia.

Penempatan investasi langsung tersebut diantaranya ke Arab Saudi. Rencana investasi tersebut mulai dari pendirian hotel, catering, hingga ke sektor penerbangan. Rencana tersebut akan direalisasikan dengan menggandeng beberapa BUMN dan perusahaan Arab Saudi.

BUMN yang saat ini sudah menandatangani Head of Agreement (HoA) dengan BPKH diantaranya PT Pertamina (Persero) dan Garuda Indonesia. Sedang dalam penjajakan adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

“Investasi terkait dana haji, mulai dari penerbangan, hotel, catering. Itulah yang kami prioritaskan di tahun depan. Itu sedang kami lakukan. Investasinya bisa bersifat long term,” pungkasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: