RI Perlu Peran Investasi Swasta Bangun Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Potensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembangunan infrastruktur dinilai belum terekspos secara luas.

Padahal pembangunan infrastruktur dipastikan akan terus berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ketua Pusat Studi BUMN (PSB), Cyrillus Harinowo memandang, pentingnya mensosialisasikan fakta yang ada, agar masyarakat dan investor melihat prestasi BUMN dan potensi BUMN yang sangat luar biasa, tapi masih dipersepsi jauh dari yang sebenarnya.

"Kami mendorong investor agar dapat melihat secara mendalam potensi BUMN dan kami undang para investor untuk bertemu dalam forum seminar ini," kata dia dalam acara seminar bertajuk Kebangkitan BUMN dalam Pembangunan lnfrastruktur Berkelanjutan, di Menara BCA, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Dia menyebutkan, pembangunan infrastruktur penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia dalam laporannya pada 2014 pernah menyoroti rendahnya investasi infrastruktur yang menyebabkan ekonomi lndonesia terus tertinggal. 

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kurun waktu lampau bisa lebih tinggi lagi apabila alokasi anggaran untuk infrastruktur lebih tinggi. Indonesia membutuhkan minimal 7 persen anggaran infrastruktur agar dapat menjadi negara maju. Karena itu pemerintah telah melakukan sejumlah terobosan berupa perbaikan regulasi, fiskal, dan kelembagaan dalam rangka mendorong investasi di bidang percepatan infrastruktur," ujar dia.

Dia mengungkapkan, akibat kurangnya infrastruktur, biaya logistik Indonesia menjadi amat mahal, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Dampaknya, daya saing Indonesia menjadi rendah.

Sementara percepatan pembangunan infrastruktur masih berkutat pada kendala lemahnya koordinasi antar instansi/pemangku-kepentingan, lemahnya kualitas penyiapan proyek, lambatnya pengadaan tanah.

"Dan last but not least adanya keterbatasan anggaran atau dukungan fiskal dari pemerintah akibat ketidaksepakatan atas pembagian risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha, serta sejumlah kendala lain," ujar dia.

"Bersyukur bahwa, pemerintah berkomitmen penuh mendorong percepatan pembangunan infrastruktur baik yang memiliki nilai manfaat Jangka pendek maupun jangka panjang," ia menambahkan.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Dia menyebutkan, terjadi kenaikan yang signifikan pada alokasi anggaran lnfrastruktur. Pada 2015, alokasi anggaran infrastruktur mencapai Rp 290 triliun atau melonjak 63 persen dibandingkan anggaran pada 2014.

Pada 2016, anggaran infrastruktur bertambah Iagi menjadi Rp 314 triliun, Porsi belanja infrastruktur pemerintah pusat menjadi lebih kecil dan transfer ke daerah meningkat. Pada 2017 naik Iagi menjadi Rp 400,9 triliun, dan 2018 meningkat menjadi Rp 409,1 triliun. 

"Besarnya biaya infrastruktur yang digelontorkan pemerintah, menjadi peluang bagi BUMN bidang karya/infrastruktur maupun BUMN sektor pembiayaan untuk berperan serta dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur,” ujar dia.

Lebih lanjut ia menuturkan, pemerintah pun harus mendorong peran serta badan usaha swasta (BUMS) untuk bekerjasama dengan BUMN dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dan skema kerja sama lain-lain.

"Pemerintah tetap mengurangkan ketergantungan terhadap alokasi APBN, sehingga membuka peluang skema private investement fund kepada investor swasta, baik lokal maupun mancanegara," tutur dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: