HEADLINE: Usulan Harga Avtur Turun, Mungkinkah?

Liputan6.com, Jakarta - Jumlah penumpang pesawat beberapa bandara di Tanah Air mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena harga tiket penerbangan yang cukup mahal.

Salah satu contohnya di Bandara Kualanamu International Airport (KNIA), Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jumlah penumpang di bandara tersebut mengalami penurunan hampir 20 persen.

Branch Communication and Legal Manajer Bandara Kualanamu, Wisnu Budi Setianto kepada Liputan6.com, pada Selasa 12 Februari 2019 mengatakan, akibat harga tiket pesawat domestik naik, Bandara Kualanamu mengalami penurunan 189.762 penumpang.

"Data yang kita terima sejak Januari 2019, penurunan sebesar 189.762 penumpang atau 19,9 persen," kata Wisnu.

Selain penurunan jumlah penumpang, mahalnya harga tiket pesawat juga berdampak pada penurunan jumlah penerbangan, yaitu sekitar 1.734 penerbangan atau 23,6 persen.

"Sedangkan yang mengalami pembatalan di Bandara Kualanamu sebanyak 1.904 penerbangan," katanya.

Hal yang sama juga terjadi di Bandara Halim Perdanakusuma. Di awal tahun ini, jumlah penumpang di bandara tersebut turun hingga 25 persen.

"Secara garis besar ada penurunan, kurang lebih hingga 9 Febuari 2019 sekitar 25 persen. Dari sejak Natal kemarin sudah ada penurunan," kata Pelaksana Tugas Office in Charge (Plt. OIC), Ariko Mahjaya kepada merdeka.com, Rabu (13/2/2019).

Peneliti Institute for Development Economy and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, salah satu penyebab mahalnya harga tiket pesawat adalah harga avtur yang mahal.

Dia menuturkan, harga avtur di Indonesia menjadi mahal karena infrastruktur penyaluran avtur yang tidak efisien.

"Akar masalahnya adalah infrastruktur penyaluran avtur masih tidak efisien sehingga harga avtur di Indonesia cenderung lebih mahal dari Singapura dan Malaysia. Itu yang membuat avtur kita enggak bersaing," kata dia.

Oleh karena itu, lanjut Bhima dalam jangka panjang, Pemerintah perlu memikirkan untuk membangun infrastruktur penyaluran avtur terutama di luar Jawa.

"Jadi Infrastruktur. Ini jangka panjang. Pemerintah harus panggil investasi untuk masuk ke infrastruktur penyaluran avtur," kata dia.

Tak berbeda jauh, Ketua Umum INACA Ari Ashkara juga mengatakan agar maskapai bisa menurunkan harga tiket maka salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menurunkan harga avtur.

Ari pun meminta kepada regulator dan operator untuk menurunkan harga bahan bakar untuk pesawat terbang hingga 10 persen.

Ia menyatakan, avtur merupakan kebutuhan paling besar dalam pengoperasian pesawat, yakni dapat mencapai 45 persen.

"Komponen paling besar adalah fuel (bahan bakar), menyumbang 40 sampai 45 persen dari biaya maskapai penerbangan," jelasnya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku telah menerima permintaan dari INACA untuk menurunkan harga avtur hingga 10 persen.

"Memang itu permintaan dari INACA. INACA minta kepada kami dan kami teruskan kepada Kementerian ESDM dan BUMN. Nanti kita ngomong bersama," kata dia.

Budi Karya melanjutkan, avtur memang menjadi salah satu beban terberat yang harus ditanggung perusahaan maskapai. Hal ini lantaran avtur menjadi komponen terbesar dalam pengoperasian pesawat.

"Beban terberat mereka itu dua. Satu leasing pesawat, yang kedua adalah avtur. Jadi itu hampir 70 persen. Avtur kira-kira 35-40 persen. Leasing pesawat mungkin 25-30 persen," terang dia.

Mahalnya harga avtur ini ternyata tidak hanya berdampak kepada industri penerbangan,  tetapi sampai ke industri pariwisata.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan, mahalnya harga avtur ini membuat tiket pesawat mahal serta kamar- kamar hotel menjadi sepi.

Dia pun meminta pemerintah agar mencari solusi agar harga tiket pesawat turun. Salah satunya membuka dominasi PT Pertamina (Persero) dalam rangka penyediaan avtur. Memang, selama ini badan usaha yang bisa menjual avtur di Indonesia hanya Pertamina.

Hariyadi pun mengadu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai masalah tersebut saat acara Gala Dinner PHRI di Hotel Sahid Jakarta, Senin 11 Januari 2019.

Jokowi pun mengaku kaget mendengar hal tersebut. Jokowi mengatakan dirinya akan memberikan dua pilihan kepada Pertamina, yaitu menurunkan harga atau mengizinkan perusahaan minyak lainnya untuk menjual avtur. Hal ini lantaran dia menilai harga avtur yang tinggi akan berdampak negatif kepada sektor-sektor lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, opsi yang ditawarkan Jokowi tersebut sangat bagus.

"Bagus juga (swasta ikut menjual avtur) Kenapa tidak? Sekarang mungkin lagi dirumuskan jangan lagi hanya Pertamina," kata dia, saat ditemui, di Kantornya, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Menurut dia, dengan adanya opsi yang demikian, Presiden ingin memberi ruang pada sektor swasta untuk terlibat dalam ekonomi, terutama penjualan BBM.

"Presiden mau tidak hanya semua BUMN. Memang ada kewajiban Pertamina juga untuk daerah-daerah terpencil ndak bisa dipungkirin sih," jelas dia.

Diharapkan dengan masuknya sektor swasta dalam penjualan avtur, maka harga avtur di Indonesia bisa lebih kompetitif.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk membuka ruang bagi pihak swasta agar bisa ikut menjual avtur. Hal ini agar harga avtur di Indonesia bisa lebih kompetitif.

Hariyadi Sukamdani yang juga merupakan ketua Apindo, mengatakan bahwa jika memang harga avtur yang dinilai mahal ini membuat harga tiket pesawat naik, maka lebih baik penjualan avtur tidak hanya dilakukan oleh Pertamina, tetapi juga oleh badan usaha BBM swasta.

"Kami usulkan kepada Presiden kalau memang harga avtur lebih mahal, ya dibuka saja kompetisi. Tidak hanya Pertamina yang boleh jual avtur. Untuk menjawab masalah," ujar dia di Kantor Apindo, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Jika memang dinilai harga avtur Pertamina sudah kompetitif, lanjut Hariyadi, maka pemerintah harus mencari tahu permasalahan lain yang menyebabkan harga tiket pesawat mengalami kenaikan.

Menteri Badan Usah Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno mengakui harga avtur yang dijual Pertamina sedikit lebih mahal jika dibandingkan beberapa negara tetangga.

Menurut Rini, ada beberapa penyebabnya. Pertama, jika dibandingkan dengan Singapura, avtur Indonesia dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara di Singapura penyelenggaraan avtur tersebut bebas PPN.

"Ya kita mengusulkan gitu (PPN dihapus) sih ke Menkeu, nanti kita lihat. Tapi kita lihat cost structure kita, saya sudah mendetailkan lagi," kata Rini di Istana Kepresidenan, Rabu (13/6/2019).

Menanggapinya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan mengkaji penurunan pajak pertambahan nilai (PPN) avtur Pertamina.

"Saya menyampaikan, Garuda pernah menyampaikan, kalau itu sifatnya playing field. Kita bersedia untuk meng-compare dengan negara-negara lain," Sri Mulyani.

PPN avtur milik Pertamina selalu dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Jika nantinya ditemukan perbedaan signifikan pihaknya bersedia melakukan perubahan.

"Kita selalu dibandingkan dengan Singapura, KL, kalau memang treatment terhadap PPN, itu adalah sama, ya kita akan lakukan sama hal ini. Kita lihat supaya tidak ada kompetisi yang tidak sehat, antara Indonesia dengan negara lainnya," jelas dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, saat ini Pertamina masih mengkaji berapa penyesuaian harga avtur termasuk setelah dikenai PPN. "Ya nanti Pertamina akan review saja, kita akan lihat apa ada implikasinya," tandasnya.

Untuk mendorong penurunan harga avtur, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun menetapkan formula harga avtur untuk menjaga kestabilan harga jual eceran jenis Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 K/10/MEM/2019.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, formula harga avtur menjadi perhitungan harga dasar untuk menetapkan harga jual eceran yang disalurkan melalui Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) kepada maskapai penerbangan berbadan hukum Indonesia di titik serah untuk setiap liter.

Dalam menetapkan harga jual eceran avtur yang disalurkan melalui Depot Pengisian Pesawat Udara tersebut, ditetapkan batas atas margin sebesar 10 persen dari harga dasar.

"Kita taruh harganya batas atas, tadinya enggak ada formulanya kita bikinkan formulanya batas atasnya sekian," kata Arcandra.

Dalam lampiran, dinyatakan bahwa formula harga dasar ditetapkan berdasarkan biaya perolehan, biaya penyimpanan dan biaya distribusi, serta margin dengan batas atas sebagai berikut: Mean Of Platts Singapore (MOPS) + Rp 3.581 per liter + Margin 10 persen dari harga dasar.

Dengan ketentuan MOPS merupakan bagian biaya perolehan atas penyediaan Jenis Bahan Bakar Minyak Umum jenis Avtur dari produksi kilang dalam negeri atau impor sampai dengan Terminal atau Depot Bahan Bakar Minyak.

PT Pertamina (Persero) akan mengikuti pemerintah dalam menetapkan harga avtur, dengan mengacu pada formula yang telah dibuat. Hal ini untuk menjaga agar harga avtur tetap kompetitif.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, pemerintah telah menerbitkan formula harga berbagai jenis Bahan Bakar‎ Minyak (BBM) salah satunya adalah avtur. Sehingga dalam menetapkan harga avtur Pertamina mengacu pada formula tersebut.‎

"Jadi kita mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah, sama halnya dengan BBM kamarin," kata Nicke.

Menurut Nicke, saat ini pihaknya masih melakukan perhitungan perubahan harga avtur, dengan mengacu pada formula harga yang telah diterbitkan pemerintah.

"Belum tahu sih, lagi dihiitung simulasikan. Kan ada formulanya, ditetapkan pemerintah, kita ikutin aturannya," tutur dia.‎

Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Basuki Trikora Putra mengatakan, dalam formula harga avtur ada patokan harga tertinggi, sehingga Pertamina tidak bisa melebihi harga tersebut dalam menetapkan besaran harga avtur.

"Ya kan dikasihnya harga patokan, ya kita ikut aja sama harga patokan," tuturnya.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menjelaskan, pada dasarnya, penurunan harga avtur sangat mungkin untuk direalisasikan oleh Pertamina. Kendati begitu, secara regulasi harga avtur sendiri sebenarnya telah melalui proses persetujuan antara pihak maskapai dengan Pertamina (business to business/b2b).

"Secara regulasi, avtur itu bukan barang subsidi sehingga memang dijual secara b2b. Jadi kalau ditanya apakah mungkin untuk diturunkan harganya, ya mungkin bisa. Tetapi kan Pertamina tidak hanya menjual avtur di Pulau Jawa saja tetapi di remote area Indonesia juga," ungkapnya saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (13/2/2019).

Dia menambahkan, yang terpenting dari harga avtur saat ini ialah tidak melebihi batas wajar dari yang sudah ditentukan.

"Yang penting harga avtur Pertamina tidak melebihi batas wajar saja," ujarnya. 

Direktur Eksekutif RefoMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya, harga avtur yang dijual di dalam negeri sudah kompetitif dengan negara-negara lain.‎ Bahkan jauh lebih murah dibanding beberapa negara.

"Saya kira penilaian tersebut perlu dilihat lebih jauh," tutur komaidi kepada Liputan6.com.

P‎orsi avtur dalam komponen pembentukan harga tiket sekitar 20 persen, sehingga biaya bahan bakar hanya memiliki sedikit peran dalam menentuan harga tiket pesawat.

"Artinya ada 80 persen biaya lain yang semestinya lebih menentukan besaran harga tiket penerbangan," tandasnya.