Kerugian Indonesia Jika Tak Bangun Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini kondisi infrastruktur nasional masih jauh tertinggal dari negara-negara tetangga, khususnya emerging market.

"Stok infrastruktur terhadap PDB kita sekitar 43 persen. Itu kondisi hari ini. Itu tinggi apa tidak? Negara lain, rata-rata negara setara Indonesia atau emerging market itu 70 persen. Berarti dengan rata-rata saja Indonesia punya gap 27 persen," kata dia, di Jakarta, Rabu (13/3/2019).

"27 persen PDB itu jelas bukan angka yang kecil. Kalau PDB kita asumsikan Rp 15.000 triliun 27 persen itu sepertiganya, Rp 5.000 triliun. Itu yang harus kita upayakan. Dan saya yakin Rp 5.000 triliun itu tidak hanya datang dari APBN," lanjut Bambang.

Infrastruktur yang tertinggal, kata dia, akan berdampak pada turunnya daya tawar Indonesia dalam menarik investasi, terutama investasi asing dalam bentuk FDI (Foreign Direct Investment).

"Simple-nya kalau FDI, mereka (investor) akan pilih yang infrastrukturnya lebih bagus dulu. Sehingga kita akhirnya hanya bisa datangkan FDI ke Indonesia kalau mau buka tambang. Itu nggak ada urusan sama infrastruktur karena mereka incar komoditasnya," jelas dia.

Kalau pun FDI masuk, maka lokasi yang dipilih adalah pulau Jawa, khususnya daerah Jabodetabek, karena kondisi infrastruktur yang lebih bagus. "Kalau FDI di sektor manufaktur, jasa, kalau lihat infrastruktur apalagi di luar Jawa, mereka akan pikir dua kali untuk masuk Indonesia. Kalau pun masuk mereka akan pilih di Jawa, spesifiknya di Jabodetabek. Ini membantu, tapi menciptakan kesenjangan," tegas dia.

Karena itu, pemerintah terus berupaya menggenjot pembangunan infrastruktur. Upaya itu tampak dari naiknya porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dalam APBN.

"Spending untuk infrastruktur dalam APBN 2010-2014, spending untuk infrastruktur Rp 679 triliun. Di lima tahun terakhir meningkat hampir tiga kali lipat Rp 1.714 triliun," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memaparkan tujuan pungutan pajak yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Dia mengatakan, banyak infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dengan memakai dana hasil pungutan pajak. 

Salah satu pembangunan menggunakan uang pajak adalah jalan tol sepanjang 782 kilometer (Km) dan 41.000 meter jembatan. Pembangunan ini menggunakan uang pajak pada 2015 hingga 2018.

"Selama pembayaran pajak 2015 hingga 2018 telah bisa bangun lebih dari 41.000 meter jembatan dan jalan baru. Dan juga 782 Km jalan tol yang sekarang ini nanti untuk mudik akan banyak terbantu," ujar dia saat memberi penghargaan kepada wajib pajak besar di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Selain membangun jembatan dan jalan tol, pemerintah juga membangun sekitar 865.000 hektare (ha) jaringan sawah yang terigasi. Kemudian, membangun 10 lokasi pariwisata baru di Indonesia.

"Pajak juga untuk pembangunan 10 lokasi pariwisata, 10 bandara baru, dan 735 Km reaktivasi dari jalur ganda kereta api. Pembangunan LRT, MRT dan satu juta lebih rumah yang dibangun dari uang pajak," ujar dia. 

Menutup paparannya, Sri Mulyani mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang hadir. Mayoritas wajib pajak yang hadir adalah wajib pajak besar yang menyumbang 31 persen penerimaan pajak. 

"Karena itu saya beri selamat kepada seluruh wajib pajak yang prominant tadi. Saya juga ikut doakan supaya tahun ini bapak ibu sekalian bisa tumbuh double digit. Kita akan jaga perekonomian kita stabil dan momentumnya tumbuh," ujar dia.

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com