Tiga Syarat Indonesia agar Bisa Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, beberapa syarat agar Indonesia bisa terbebas dari middle income trap.

oleh Liputan6.com diperbarui 12 Mar 2019, 20:22 WIB
Diterbitkan 12 Mar 2019, 20:22 WIB
Sri Mulyani pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali
Sri Mulyani pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali. Dok: am2018bali.go.id

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, beberapa syarat agar Indonesia bisa terbebas dari middle income trap atau perangkap pendapatan menengah.

Dia menuturkan, untuk bisa menjadi negara berpenghasilan tinggi pemerintah perlu memperbaiki tiga aspek penting yakni kualitas institusi, sumber daya manusia, dan infrastruktur.

"Saya lama bekerja di Bank Dunia, saya perhatikan negara-negara yang maju itu pasti memiliki tiga aspek ini yang paling penting, yakni institusi, human capital dan juga infrastruktur," kata Sri Mulyani saat menjadi pembicara di Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan di Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Sri Mulyani menyebut, ketiga aspek tersebut telah menjadi corong pembangunan yang paling utama. Oleh karena itu, dia menekankan agar pemerintah Indonesia mengandalkan ketiga sektor ini untuk terus ditingkatkan.

"Infrastruktur adalah salah satu persyaratan. Negara yang memiliki infrastruktur baik itu punya kans untuk maju menjadi negara dengan bepenghasilan tinggi. Karena dengan infrastruktur berkualitas baik maka penduduknya mampu memiliki produktiitas tinggi," bebernya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, di sektor SDM, pemerintah telah mengedepankan pendidikan dan pelatihan melalui program pendidikan vokasi. Apalagi, saat ini Indonesia juga diuntungkan dengan keberadaan bonus demografi.

"Ini berarti dari sisi pengembagan SDM bagaimana menciptakan human capital yang berkualitas," imbuhnya.

Di samping itu, untuk menjadi negara maju dibutuhkan  birokrasi yang efisien dan bersih serta kompeten terutama di dalam institusi. Jangan sampai kata dia, birokrasi menjadi penghalang untuk negara maju berpenghasilan tinggi.

"Di sinilah tempat anda semua yang ada di jajaran pemerintahan memilki tantangan. Apakah kita mampu menjadi pilar dan bergerak seabagai salah satu negara maju berpenghasilan tinggi," pungkasnya.

 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

 

Tantangan RI Jadi Negara Berpenghasilan Menengah Atas

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 TSri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia ingin mendorong Indonesia naik level dari 'middle income country' menjadi 'middle income upper country'.

Ini berarti pendapatan di Indonesia akan lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, saat ini pemerintah tengah mengkaji seluruh tantangan yang akan dihadapi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, nantinya sumber daya manusia (SDM) akan lebih dtitingkatkan lagi mutunya. Ini dilakukan dari perbaikan strategi pendidikan, kesehatan, jaring pengaman sosial, termasuk training tenaga kerja.

Namun, hal-hal seperti ini akan lebih lanjut dibahas di tahap awap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2020. Namun sifatnya masih arahan, belum sampai ke detilnya.

Sementara itu untuk meningkatkan produktivitas dari sisi pembangunan yaitu inovasi dan daya saing. Pemerintah akan membahas infrastruktur yang telah dibangun selama ini apakah telah sesuai dan industri manufaktur yang seperti apa yang harusnya ada.

Saat ditanya mengenai materi pembahasan dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Sri Mulyanimenuturkan, peningkatan sektor manufaktur ini dilakukan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang.

"Ini bisa menjawab persoalan seperti neraca pembayaran, defisit eksternal balance kita, dan juga dari sisi kemampuan untuk ekspor dan investasi," ujar dia.

Nantinya akan ditetapkan bagaimana kebijakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dapat mendukung tema-tema tersebut serta dapat menjawab semua tantangan yang ada.

Selain itu, demografi menjadi tantangan ketiga yang harus dapat teratasi. Karena demografi Indonesia masih begitu muda dan perlu perhatian untuk pendidikan, kesehatan, dan training yang seperti apa.

Sri Mulyani juga menambahkan, semua ini masih merupakan brainstorming awal guna mendapatkan arahan dari Presiden, Wakil Presiden, serta Kabinet mengenai hal apa yang harus diperhatikan dan dipersiapkan untuk memperkuat fondasi Indonesia pada 2020.

Sementara itu, untuk makro dalam APBN 2020, Sri Mulyani mengatakan, ini masih berada dalam range yang akan dibahas dalam sidang kabinet selanjutnya.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya