Jadi Bahan Kritik Prabowo, Perlukah Anggaran Pertahanan Ditambah?

Liputan6.com, Jakarta Calon Presiden (capres) Prabowo Subianto menyoroti masalah anggaran pertahanan yang dinilai masih kecil dalam debat keempat capres yang berlangsung Sabtu (30/3/2019) malam.

Lantas apa kata pengamat terhadap kondisi pertahanan Indonesia saat ini?

Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, isu pertahanan dan keamanan Indonesia yang lemah bukan hal yang baru dan sudah dipersoalkan sejak lama.

"Beberapa faktor sebagai pemicunya seperti pendanaan alutsista yang kurang memadai dan sumber daya manusia yang juga perlu perbaikan," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu (31/3/2019).

Menurut dia, tata kelola pertahanan Indonesia perlu dibenahi segera. Hal ini karena kebutuhan mendesak bangsa yang dihadapkan pada pesatnya perubahan-perubahan yang terjadi di ranah global.

Kemudian kondisi yang terkait pelaksanaan otononi daerah serta fragmentasi kekuatan-kekuaran politik dan masyarakat yang cenderung tidak terkelola dengan baik.

"Kegaduhan yang relatif intens belakangan ini disebabkan tidak adanya keadilan, menguatnya egosentrisme atau bangkitnya primordialisme, terkoyaknya kohesi sosial, hilangnya keadaban publik, ketidakpastian dan ketidakadilan hukum, pelangaran moral dan rendahnya daya saing bangsa. Sebagai penjaga kedaulatan negara, institusi pertahanan harus sigap dan profesional dalam merespon dan menjamin masalah pertahanan," jelas dia.

Oleh sebab itu, kata Siti, masalah pembenahan tata kelola pertahanan tidak hanya membangun sistemnya semata, tetapi juga disertai dengan penambahan anggaran yang akan menentukan alat-alat persenjataan yang diperlukan.

"Anggaran pertahanan yang sangat memadai akan memudahkan instutusi TNI untuk meng-update dan memenuhi jenis-jenis persenjataan yang diperlukan," tandas dia.

Calon Presiden (Capres) Joko Widodo (Jokowi) mengakui jika anggaran pertahanan Indonesia masih minim. Sebab itu, salah satu cara memenuhinya dengan menggenjot investasi pada industri alutsista.

Kondisi alutsista dan dana pertahanan Indonesia menjadi satu hal yang dikritisi Capres Prabowo Subianto.

Kepada Prabowo, Jokowi menegaskan jika saat ini industri nasional sudah mampu membangun sejumlah alutsista. 

"Kita telah memiliki Tank Harimau. Kita juga memiliki kapal selam hasil kerja sama dengan negara lain, Kapal Selam Ardadedali," ujar Jokowi dalam Debat Capres di Jakarta, Sabtu (30/3/2019).

Pembuatan alutsista ini, kata Jokowi, ada yang secara mandiri diproduksi dalam negeri. Namun ada juga yang masih merupakan hasil kerja sama dengan negara lain.

Dia menilai, investasi menjadi solusi dari kurangnya anggaran pertahanan nasional.

"Saat anggaran masih kurang maka dibangun investasi di bidang alutsista. Apa itu artinya setiap anggaran di Kemenhan harus dipalai untuk membangun industri alutsista.