Taiwan Tingkatkan Anggaran Pertahanan untuk Modernisasi Militer

Salah satu komponen peningkatan adalah kenaikan gaji personel militer.

oleh Khairisa Ferida Diperbarui 22 Mar 2025, 11:08 WIB
Diterbitkan 22 Mar 2025, 11:08 WIB
William Lai
Presiden Taiwan William Lai. (Dok. AP)... Selengkapnya

Liputan6.com, Taipei - Presiden Taiwan William Lai mengumumkan pada Kamis (20/3/2025), anggaran pertahanan pulau tersebut akan melebihi 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) sebagai bagian dari upaya modernisasi militer untuk menghadapi ancaman yang semakin meningkat dari China.

Selain mengakuisisi peralatan militer terbaru—sebagian besar dari Amerika Serikat (AS)—militer Taiwan juga akan meningkatkan dana untuk mempertahankan lebih banyak personel dengan gaji yang lebih tinggi dan memperpanjang masa wajib militer dari empat bulan menjadi satu tahun.

Dalam pidatonya di hadapan Kamar Dagang AS, Presiden Lai seperti dikutip dari AP, menegaskan bahwa pemerintahannya bertekad memastikan anggaran pertahanan melebihi 3 persen dari PDB, sambil terus melakukan reformasi pertahanan nasional.

Pernyataan ini merupakan jaminan bagi kritik baik dari dalam negeri maupun internasional yang menyatakan bahwa Taiwan belum cukup mengalokasikan dana untuk pertahanannya. Saat ini, Taiwan menghabiskan sekitar 2,45 persen dari PDB untuk sektor militer.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya meminta Taiwan meningkatkan anggaran pertahanannya hingga mencapai 10 persen dari PDB, sebuah angka yang jauh lebih tinggi daripada yang dikeluarkan oleh AS atau negara sekutu lainnya, sebagai langkah untuk mencegah ancaman dari China.

Lai juga menegaskan bahwa Taiwan berencana memperkuat kerja sama dengan AS dan negara-negara demokrasi lainnya untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran di kawasan. Sebagai informasi, China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan terus memperkuat kekuatan militernya untuk mewujudkan ancamannya menginvasi pulau tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, hadir duta besar de facto AS untuk Taiwan Raymond Greene; ketua Kamar Dagang AS Dan Silver; dan Gubernur Alaska Mike Dunleavy.

Taiwan dan AS tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, tetapi hukum AS mengharuskan Washington untuk merespons ancaman terhadap Taiwan.

Promosi 1

Video Pilihan Hari Ini

Produksi Liputan6.com

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya