KAI Tunggu Audit BPKP Buat Bayar Tagihan LRT ke Adhi Karya

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Zulfikri mengatakan bahwa pihaknya akan mempercepat pencarian dana tahap III proyek Light Rail Transit (LRT) oleh PT KAI kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi (rakor) yang diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Sebab, pencairan tahap ketiga ke ADHI dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) ini sudah telat dari target yakni Maret 2019 lalu.

"Percepatan penagihan supaya bisa segera cair, yang ketiga ini supaya bisa dipercepat kan ada review dari tim BPKP," kata dia, di Kemenko Maritim, Senin (1/4/2019).

Meskipun demikian, dia tidak menyampaikan secara detail terkait besaran tagihan yang harus dibayarkan ke Adhi Karya.

Direktur Keuangan KAI Didik Hartantio juga menyatakan kesiapan PT KAI untuk membayar dana tahap III kepada Adhi Karya. Saat ini pihaknya sedang menunggu audit dari BPKP.

"Hasil audit dari BPKP juga belum keluar, jadi skemanya itu ADHI mengajukan tagihan ke Kementerian Perhubungan lalu ke BPKP, kembali ke Perhubungan baru ke KAI," jelas Didik.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Percepatan Penyelenggaraan LRT Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Setelah hasil audit BPKP keluar, barulah pihak PT KAI dapat mencairkan dana dan membayar pada Adhi Karya. "Kita tunggu BPKP saya. Sesuai Perpres tunggu BPKP. (Keuangannya?) Oh kita siap," ungkapnya.

Ketua BPKP Ardan Adiperdana menyebut, proses audit masih berproses. Proses audit diperkirakan akan selesai dalam jangka waktu satu atau dua minggu ke depan.

"Sedang berlangsung, banyak dokumen-dokumen yang disiapkan. Proses lah," tandas Ardan.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) kini tengah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat pembebasan lahan di Bekasi Timur yang akan digunakan sebagai depo LRT. 

Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk, Budi Harto mengatakan, setidaknya butuh 10 hektar (ha) lahan untuk pembangunan depo ini. Ditargetkan proses pembebasan lahan ini akan selesai pada April 2019.

"Kira-kira sekarang yang sudah bebas itu 5 hektar yang lahan kita, dan 3 hektar yang pemukiman itu juga sudah, sisanya masih dalam proses. Akhir April selesai," ucap dia di Jakarta, Jumat (29/3/2019). 

Pihaknya saat ini tengah dikejar oleh waktu mengingat proyek yang awalnya akan selesai pada alkhir 2019 ini terpaksa mundur hingga 2021. Kendala utamanya adalah pembebasan lahan yang ada di Bekasi tersebut.

Di sisi lain, pada Juli 2019 direncanakan untuk lintas 1 Cibubur-Cawang juga akan rampung. Bahkan direncanakan pada bulan yang sama,dilakukan uji coba menggunakan kereta LRT yang saat ini masih di PT INKA (Persero), Madiun.

"Juli untuk lintas Cibubur-Cawang rencana akan mulai uji coba bertahap," tegasnya.

Hingga saat ini, kemajuan pekerjaan LRT Jabodebek per 22 Maret 2019, secara keseluruhan rata-rata mencapai 59,64 persen dengan rincian progres untuk lintas pelayanan 1 Cawang-Cibubur sebesar 79,69 persen, lintas pelayanan 2 Cawang-Kuningan-Dukuh Atas sebesar 47,95 persen dan lintas pelayanan 3 Cawang-Bekasi Timur sebesar 53,84 persen.