Sandiaga Ingin Pisahkan Badan Penerimaan Negara dari Kementerian Keuangan

Liputan6.com, Jakarta Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2 Sandiaga Uno mengatakan jika dirinya bersama Prabowo Subianto menang, akan memisahkan Badan Penerimaan Negara atau Dirjen Pajak dari Kementerian Keuangan.

Dengan pemisahan pengelola pajak ini, diharapkan Sandiaga bisa meningkatkan pajak.

"Kami akan memisahkan badan penerimaan negara (Direktorat Jendral Pajak) di Kementerian Keuangan dan langsung lapor ke Presiden untuk meningkatakan kepatuhan pajak," kata Sandiaga di Hotel Sultan, Sabtu (13/4/2019).

Struktur pengelola perpajakan yang masih di bawah Kementerian Keuangan ini dinilai menjadikan pergerakan Ditjen pajak kurang maksimal.

Mengenai pemanfaatan penerimaan zakat, Sandi mengaku akan meniru cara selama dia menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kala itu menjalankan Mall Sadar Zakat.

"Soal zakat kami dulu ada mall sadar zakat dan menggunakan mall teknologi digital. Ini akan meningkatkan potensi semuanya itu," tegas Sandiaga.

Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Uno menilai dampak pertumbuhan ekonomi saat ini belum dirasakan masyarakat. Salah satu indikator, adalah belum terciptanya lapangan kerja.

"Ekonomi sekarang belum dirasakan, karena lapangan kerja belum tercipta. Lapangan kerja 5 persen tidak berpengaruh," kata Sandiaga di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Dia pun menjanjikan saat memimpin bersama Prabowo nantinya akan membuka banyak lapangan kerja dan menjaga harga bahan pokok.

"Dengan program kami yang membuka lapangan kerja dan menjaga harga bahan pokok kita yakin bisa menang," tambah Sandi.

Dijelaskannya, dari hasil kunjungan ke 1.500 titik Indonesia, banyak ibu-ibu rumah tangga yang mengeluhkan tingginya sejumlah harga bahan pokok.

Bahkan Sandi menyebutkan salah satu nama ibu-ibu rumah tangga yang pernah berbincang dengannya, salah satunya Nurjanah.

"Sekarang kami sebut pertumbuhan ekonomi jebakan 5 persen dikeluhkan ibu nurjanah, ibu itu katakan sekarang pembeli yang datang ke tokonya sepi," pungkas Sandiaga.

Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto menilai Indonesia berada dalam arah yang salah. Hal ini membuat peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin sulit untuk tercapai.

‎"Kami berpandangan bahwa bangsa kita sekarang ini berada dalam arah yang salah. Kalau diteruskan, tidak memungkinkan membawa kesejahteraan yang sebenarnya bagi bangsa Indonesia," ujar dia dalam debat Capres kelima yang berlangsungn di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Prabowo mengungkapkan, salah satu hal yang salah arah yaitu soal banyaknya kekayaan Indonesia yang mengalir keluar negeri selama ini.

‎"Dalam Undang-Undangan 1945 sangat jelas bahwa kita tidak bisa membiarkan kekayaan nasional mengalir ke luar negeri yang juga diakui pemerintah sekarang, kekayaan Indonesia mengalir keluar negeri. Lebih banyak uang orang Indonesia di luar negeri," jelas dia.‎

Selain itu, Prabowo juga menyoroti soal terjadinya deindustrialisasi di Indonesia. Hal ini menurutnya ditandai dengan banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia.

"Terjadi deindustrialisasi, sekarang bangsa Indonesia tidak produksi apa-apa. Kita hanya menerima bahan dari bangsa lain. Kami punya strategi untuk merubah," tandas dia.