Serikat Pekerja Garuda Desak Manajemen Selesaikan Kisruh Laporan Keuangan

Serikat Karyawan Garuda Indonesia meminta manajemen untuk segera menyelesaikan masalah terkait dengan laporan keuangan yang ditolak 2 komisaris.

oleh Septian Deny diperbarui 28 Apr 2019, 16:00 WIB
Diterbitkan 28 Apr 2019, 16:00 WIB
Ilustrasi Pesawat Terbang
Pesawat Terbang Garuda Indonesia (Liputan6.com/Fahrizal Lubis)

Liputan6.com, Jakarta - Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) meminta manajemen untuk segera menyelesaikan masalah terkait dengan laporan keuangan Garuda Indonesia yang ditolak dua komisaris.

Ketua Sekarga, Ahmad Irfan Nasution mengatakan, masalah keberatan pemegang saham terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia harus segera diselesaikan. Sebab, hal ini akan mengganggu kinerja maskapai plat merah tersebut.

"Kami cuma menginginkan permasalahan keberatan pemegang saham tentang laporan keuangan selesai pada RUPS, karena laporan keuangan sudah diterima,"‎ ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu (28/4/2019).

Selain itu, lanjut Irfan, karyawan agar para petinggi di Garuda Indonesia juga menahan diri untuk tidak memberikan komentar yang berlebihan. Ini agar masalah laporan keuangan Garuda tidak semakin berlarut-larut.

"Untuk itu meminta pemegang saham untuk menahan diri dalam berkomentar dipublik karena sangat merugikan Garuda serta dapat berkomunikasi agar permasalahan ini selesai. Kami ingin Garuda lebih baik," kata dia.

Menurut Irfan, Komisaris Utama Garuda juga telah berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan ini. Dia berharap masalah kisruh ini segera selesai dan manajemen bisa fokus untuk meningkatkan kinerja BUMN tersebut.

"Dan komisaris utama Garuda Indonesia yang baru sudah berjanji menyelesaikan masalah ini. Mudah mudah cepat selesai dan ada jalan keluar," tandas dia.

OJK Harus Segera Periksa Laporan Keuangan Garuda

Garuda Indonesia resmi mengoperasikan penerbangan langsung Denpasar- Mumbai PP.
Garuda Indonesia resmi mengoperasikan penerbangan langsung Denpasar- Mumbai PP.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta untuk turun tangan memeriksa laporan keuangan Garuda Indonesia. Hal tersebut menyusul penolakan oleh dua komisaris terhadap laporan keuangan BUMN tersebut.

Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali mengatakan, pernyataan yang kontroversial seperti penolakan terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan terbuka merupakan hal yang biasa di pasar saham Amerika Serikat. Biasa ada kepentingan tertentu dari pemegang saham sehingga mereka membuat kontroversial seperti itu.

"Menurut saya, begitu lah game di pasar modal. Ini adalah sangat biasa di mana para kapitalis memainkan uangnya di Wall Street. Sangat menarik kalau kita lihat mengapa ada pemegang saham membiarkan dengan memberikan statement di ujung dari laporan keuangan yang berakibat harga sahamnya jatuh. Pemegang saham seharusnya tidak ingin harga sahamnya jatuh," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu (28/4/2019).

Oleh sebab itu, lanjut Rhenald, seharusnya OJK bisa turun tangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia. Hal tersebut guna memastikan laporan keuangan yang umumkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akutanbel dan untuk mengakhiri kisruh yang terjadi belakangan ini.

"Dari situ seharusnya OJK dan lembaga-lembaga yang menangani pengawasan di pasar modal melakukan pemeriksaan. Ini ada apa. Karena di Wall Street itu langsung OJK-nya langsung memeriksa," kata dia.

Sementara terkait dengan kinerja Garuda Indonesia, Rhenald menyatakan jika kinerja BUMN ini sebenarnya sudah mulai membaik. Harga saham BUMN tersebut juga mulai merangkak naik.

"Garuda itu sejak Januari harga sahamnya sudah membaik. Jadi ada optimisme," tandas dia.

Penolakan Lapkeu oleh Dua Komisaris Garuda

Garuda Indonesia
Garuda Indonesia (Foto: AFP / Adek BERRY)

Sebelumnya, Ketua Umum SEKARGA Ahmad Irfan menjelaskan, dalam RUPST tersebut, dua komisaris yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria yang mewakili PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd menyampaikan penolakan terhadap laporan keuangan perseroan periode 2018.

Namun meskipun ada penolakan, RUPST tetap mensahkan laporan keuangan yang menyatakan bahwa Garuda mencatatkan laba bersih USD 809.846 atau setara Rp 11,49 miliar. Alhasil, Ahmad Irfan melanjutkan, kedua komisaris tersebut berbicara di luar RUPST.

Menurutnya, langkah yang dilakukan oleh kedua komisaris tersebut tidak elok. "Para pemegang saham dan komisaris itu kan bisa berkomunikasi di dalam. Mereka punya alat untuk itu. Jangan ngomong di luar," kata dia kepada Liputan6.com, Sabtu (27/4).

Akibat dari aksi atau pernyataan komisaris di luar RUPST Garuda Indonesia tersebut, maka kepercayaan masyarakat rusak. Harga saham Garuda Indonesia di pasaran pun akhirnya turun signifikan. Pernyataan tersebut telah berpengaruh terhadap kepercayaan pelanggan setia Garuda Indonesia.

"Akhirnya dampaknya ke kami-kami juga sebagai karyawan. Kami mencari nafkah di situ," kata Ahmad Irfan.

Atas pertimbangan tersebut, seluruh karyawan Garuda Indonesia pun memutuskan untuk melakukan aksi mogok termasuk di dalamnya penerbang dan pramugari. Mengenai kepastian kapan aksi tersebut akan dilakukan, Ahmad Irfan masih belum memutuskan.

"Ini kami imbau dulu ke pemegang saham dan komisaris. Jika tak bisa kami baru bergerak karena untuk menentukan waktu itu butuh banyak pertimbangan," tandasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya