Jokowi: Ekonomi RI Berpotensi Masuk 4 Besar di Dunia pada 2045

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Visi Indonesia 2045. Hal ini dilakukan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2019.

Jokowi mengungkapkan, pada 2045, pemerintah menargetkan Indonesia bisa masuk dalam 4 besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia.

"Kita memiliki peluang besar untuk menjadi negara ekonomi terkuat, bisa masuk 5 besar dan 4 besar negara ekonomi terkuat di 2045," ujar dia di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Sebagai informasi, sejumlah target yang akan dicapai pemerintah di 2045, antara lain peringkat 5 PDB terbesar di dunia, rasio gini 0,34, balita stunting 5 persen, percepatan pendidikan yang merata, reformasi ketenagakerjaan, peningkatan peran energi baru dan terbarukan. 

Namun demikian, lanjut Jokowi, untuk mencapai target-target bukan perkara yang mudah. Indonesia harus terlebih dulu keluar dari perangkat kelas menengah (middle income trap).

"Untuk masuk ke sana tidak mudah, banyak tantangan yang harus diselesaikan. Jangan dipikir kita biasa-biasa tahu-tahu masuk ke 4 besar. Rumus seperti itu tidak ada. Banyak negara yang terjebak middle income trap karena tidak bisa menyelesaikan persoalan besar di negaranya. Kita harus bisa menyelesaikan persoalan yang ada menuju 2045, 100 tahun Indonesia merdeka," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas kembali menggelar Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Musrembangnas).

Salah satu agenda yang akan dibahas dalam kegiatan tersebut yaitu soal pemindahan ibu kota. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha‎ Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas, Parulian Silalahi mengatakan, pemindahan ibu kota masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

RPJMN ini merupakan titik awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) menuju 2045.

"Dan kita juga susun RPJMN 2020-2024. Masalah ibu kota diminta untuk dibahas menjadi salah satu agenda prioritas," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, seperti ditulis Kamis, 9 Mei 2019.

Kegiatan Musrembangnas dijadwalkan akan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga akan meluncurkan Visi Indonesia 2045.

"Musrembangnas ini salah satu agendanya Pak Presiden akan melaunching visi 2045, 100 tahun Indonesia merdeka," ungkap dia.

Musrembangnas kemudian akan ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Selain itu, sejumlah menteri juga dijadwalkan hadir dalam acara ini, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kematiriman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Kemudian Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan lain-lain.

Sebelumnya, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tumbuh hingga 6 persen pada periode 2020-2024.

Hal ini menjadi salah satu sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2019, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, tujuan dari diselenggarakannya Musrembangnas ini yaitu sebagai upaya dalam menyusun RPJMN 2020-2024 sebagai bagian dari Visi Indonesia 2045.

"Ini momentum penting karena akan dilaksanakan dalam  RKP 2020. Ini tahun pertama dari RPJMN 2020-2024," ujar dia di Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019.

Dia mengungkapkan, pada periode tersebut, pemerintah telah menetapkan sejumlah target, salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pertumbuhan ekonomi kita targetkan berada di 5,4 persen-6 persen per tahun, kemiskinan dan pengangguran menurun, kesejahteraan meningkat," kata dia.

Selain itu, pemerintah menetapkan sasaran di sektor lain seperti pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing, pengembangan wilayah untuk pemerataan, pembangunan infrastruktur pengembangan ekonomi dan layanan dasar.