Jokowi Ancam Tutup Lembaga yang Hanya Perpanjang Birokrasi

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan menutup lembaga-lembaga yang tidak memberikan kontribusi signifikan dan hanya memperpanjang proses birokrasi di dalam negeri.

Jokowi mengungkapkan, untuk mencapai Visi Indonesia 2045, salah satu hal yang harus dibenahi yaitu soal birokrasi dan perizinan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Reformasi birokrasi harus betul-betul dijalankan. Urusan perizinan dari pusat daerah harus kita potong. Tanpa itu jangan bermimpi (Visi Indonesia 2045 bisa tercapai)," ujar dia di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Menurut dia, pemangkasan birokrasi ini harus segera dilaksanakan. Salah satunya dengan menghapuskan lembaga-lembaga yang selama ini hanya mempersulit proses reformasi birokrasi.

"Ini segera dimulai. Lembaga-lembaga yang tidak memberikan kontribusi, kalau saya tutup, hapus. Banyak-banyakin biaya. Daerah juga, makin simpel makin cepat kita berlari, makin cepat fleksibel. Karena perubahan global sangat cepat. Hati-hati, jangan rutinitas, pola lama stop. Kita harus berhenti," kata dia.

Dengan reformasi birokrasi dan penyederhanaan perizinan, lanjut Jokowi, maka dua masalah yang dihadapi Indonesia selama bertahun-tahun, yaitu defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan akan terselesaikan.

"Jadi, yang namanya penyederhanaan perizinan saya bolak-balik ngomong, kita lebih 20 tahun tidak bisa menyelesaikan defisit neraca perdagangan karena ekspor, investasi. Dua hal yang tidak bisa diselesaikan. Investasi, perizinan berbelit baik di pusat atau daerah. Baik di Jakarta, provinsi, kabupaten kota, belum ada penyelesaian drastis. Lima tahun lalu investor berbondong datang, tapi yang netas, sangat kecil sekali," tandas dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Visi Indonesia 2045. Hal ini dilakukan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2019.

Jokowi mengungkapkan, pada 2045, pemerintah menargetkan Indonesia bisa masuk dalam 4 besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia.

"Kita memiliki peluang besar untuk menjadi negara ekonomi terkuat, bisa masuk 5 besar dan 4 besar negara ekonomi terkuat di 2045," ujar dia di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Sebagai informasi, sejumlah target yang akan dicapai pemerintah di 2045, antara lain peringkat 5 PDB terbesar di dunia, rasio gini 0,34, balita stunting 5 persen, percepatan pendidikan yang merata, reformasi ketenagakerjaan, peningkatan peran energi baru dan terbarukan. 

Namun demikian, lanjut Jokowi, untuk mencapai target-target bukan perkara yang mudah. Indonesia harus terlebih dulu keluar dari perangkat kelas menengah (middel income trap).

"Untuk masuk ke sana tidak mudah, banyak tantangan yang harus diselesaikan. Jangan dipikir kita biasa-biasa tahu-tahu masuk ke 4 besar. Rumus seperti itu tidak ada. Banyak negara yang terjebak middle income trap karena tidak bisa menyelesaikan persoalan besar di negaranya. Kita harus bisa menyelesaikan persoalan yang ada menuju 2045, 100 tahun Indonesia merdeka," tandas dia.

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas kembali menggelar Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Musrembangnas).

Salah satu agenda yang akan dibahas dalam kegiatan tersebut yaitu soal pemindahan ibu kota. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha‎ Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas, Parulian Silalahi mengatakan, pemindahan ibu kota masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

RPJMN ini merupakan titik awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) menuju 2045.

"Dan kita juga susun RPJMN 2020-2024. Masalah ibu kota diminta untuk dibahas menjadi salah satu agenda prioritas," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, seperti ditulis Kamis, 9 Mei 2019.

Kegiatan Musrembangnas dijadwalkan akan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga akan meluncurkan Visi Indonesia 2045.

"Musrembangnas ini salah satu agendanya Pak Presiden akan melaunching visi 2045, 100 tahun Indonesia merdeka," ungkap dia.

Musrembangnas kemudian akan ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Selain itu, sejumlah menteri juga dijadwalkan hadir dalam acara ini, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kematiriman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Kemudian Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan lain-lain.