Kementerian BUMN Usul Anggaran Rp 345,8 Miliar di 2020

Liputan6.com, Jakarta - Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diwakili oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto. Raker ini membahas rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga (RKA KL) dan rencana kerja pemerintah (RKP) 2020.

Kementerian BUMN pada tahun 2020 mengusulkan anggaran pagu indikatif sebesar Rp 345,8 miliar atau naik 66,25 persen dibanding tahun sebelumnya yakni Rp 208 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari program dukungan sebesar Rp 259,43 miliar dan pembinaan pembinaan BUMN sebesar Rp 86,39 miliar.

Adapun tahun 2020 anggaran terbesar terdapat pada Anggaran Belanja Modal berupa Pengadaan Tanah dan Renovasi Gedung.

Airlangga menjelaskan, tambahan anggaran belanja 2020 ini diajukan salah satunya bertujuan untuk merenovasi gedung kementerian yang terletak di terletak di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Adapun biaya yang dibutuhkan untuk anggaran renovasi sebesar Rp 50,9 miliar.

"Diperlukan renovasi dengan pertimbangan aspek keselamatan karena cukup banyak kejadian plafon jatuh menimpa pegawai. Apalagi ruang kerja saat ini tidak nyaman untuk menampung tambahan 133 pegawai baru," tuturnya di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro mengatakan, renovasi gedung sudah berjalan sejak tahun ini. Untuk tahun depan, dengan biaya Rp 50,9 miliar kata dia bakal digunakan untuk merenovasi bagian dalam gedung.

"2018 itu direnovasi tapi luarnya. Tapi di dalamnya belum selayaknya sehingga perlu re-layout, banyak plafond yang jatuh. Inilah tambah di 2020 ada Rp 50,9 miliar," ucapnya.

Anggaran lain digunakan untuk dukungan program prioritas nasional Rp 15 miliar, dukungan penyempurnaan regulasi BUMN Rp 2,5 miliar, penyusunan dan implementasi sistem merit SDM Rp 3 miliar.

Kemudian peningkatan virtualisasi network, server, dan storage Rp 4,5 miliar, pengembangan entreprise governance, risk, dan complience system Rp 1 miliar, pembelian dan implementasi software Rp 3,9 miliar, dan pengadaan lahan untuk gedung arsip dan assesmemt center Rp 50 miliar.