Erick Thohir Sebut Kompensasi BBM Gratis Perlu Kajian

Liputan6.com, Jakarta - Kompensasi pemberian bahan bakar minyak (BBM) sebagai bentuk permintaan maaf dari PT Pertamina (Persero) masih harus dikaji lebih lanjut.

Demikian disampaikan  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir seperti dikutip dari Antara,  Rabu (12/3/2025).

Erick Thohir menilai, kasus korupsi harus ditindaklanjuti secara hukum dan Kementerian BUMN akan selalu mendukung proses tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya enggak bisa menanggapi, tentu mekanisme yang ada di pemerintahan, DPR, di Pertamina tentu ada mekanisme sendiri, tentu semua juga perlu kajian. Tentu yang pasti yang selalu disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, yang namanya kasus korupsi itu kan harus ditindaklanjuti dan kami mendukung," tutur Erick di Jakarta, Rabu.

Erick menuturkan, kasus korupsi dan korporasi tidak bisa dilihat sebagai satu kesatuan. Erick mengatakan, hal ini pernah terjadi pada kasus korupsi PT Garuda Indonesia (Persero).Dalam kasus tersebut, proses hukum dan restrukturisasi tetap berjalan secara bersamaan.

Dia menilai, apabila bisnis korporasi berhenti maka hal itu bisa menghambat restrukturisasi.

"Nah ini yang kita jaga bersama-sama, supaya peran korporasi itu tetap berjalan, apakah ada perbaikan administrasi ya harus, memang itu tergantung. Tapi jangan sampai tadi, hal ini justru menghambat restrukturisasi korporasi itu atau perbaikan-perbaikan dari korporasi sendiri," ujar dia.

Sementara itu, Erick Thohir menegaskan, Kementerian BUMN berperan sebagai pengawas agar korporasi bekerja sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan. Sedangkan komisaris dan direksi bertugas dalam pengawasan harian.

"Ya mekanisme harian itu ada di Komisaris dan Direksi. Kami sebagai Kementerian BUMN mendorong sesuai dengan transformasi 'blueprint' yang ada, dan saya rasa hubungan Kementerian dan Pertamina sangat baik, kita saling mendukung," kata Erick.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan dan distribusi energi dalam bentuk BBM dan kelistrikan tetap berjalan lancar selama bulan Ramadan 2025 dan jelang Lebaran 2025 di seluruh Indonesia. 

Pernyataan itu dikemukakan Bahlil usai meninjau lapangan di Sulawesi Tenggara (Sultra). Pada kesempatan ini, ia turun langsung mengecek SPBU Pertamina 74.937.23, Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Baubau berkapasitas 30 Mega Watt (MW), serta Fuel Terminal BBM Baubau.

"Alhamdulillah, kapasitas (BBM) cukup sampai 17-21 hari. Jadi tidak ada masalah, baik dari minyak, Pertalite, Pertamax, maupun dari sisi Solar. Itu clear, Alhamdulillah," ujar Bahlil dikutip dari keterangan resmi Kementerian ESDM, Senin (10/3/2025).

Saat berada di SPBU Pertamina 74.937.23, Bahlil bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), PT Pertamina (Persero), dan Balai Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas mengecek langsung terhadap perbedaan kualitas antara BBM RON 90 dan RON 92. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan BBM berkualitas baik.  

Sebagai bentuk edukasi, Bahlil meminta Pertamina Patra Niaga untuk menyediakan contoh BBM RON 90 (Pertalite) dan RON 92 (Pertamax) di setiap SPBU. Dengan begitu, masyarakat bisa membedakan spesifikasi kedua jenis BBM tersebut.  

"Insya Allah tidak perlu ada kekhawatiran terkait dengan kualitas BBM yang dijual. RON 90 ini sebenarnya yang disubsidi, sementara RON 92 itu harganya harga pasar, tidak disubsidi," tegas Bahlil.

Terkait pasokan B40 dan Solar, Bahlil menegaskan ketersediaannya cukup hingga Lebaran 2025. Bahkan, Terminal BBM Baubau berperan penting dalam memasok 54 persen kebutuhan BBM di wilayah Sulawesi. 

Selain melayani Sulawesi, terminal ini juga menyuplai BBM ke Maluku dan menjadi cadangan bagi Nusa Tenggara Timur, Bima, serta beberapa daerah lainnya.  

Pemerintah telah menetapkan kuota BBM bersubsidi untuk Sulawesi Tenggara pada 2025. Kuota BBM jenis JBKP (Pertalite) mencapai 356.464 KL, dengan realisasi hingga Januari 2025 sebesar 25.919 KL atau 7,23 persen dari kuota. 

Sementara itu, kuota BBM JBT (Biosolar) ditetapkan sebesar 153.227 KL, dengan realisasi hingga Januari 2025 sebesar 12.592 KL atau 8,22 persen dari kuota.  

Kunjungi PLTMG Baubau

Selain memastikan stok BBM, Bahlil juga meninjau kondisi ketenagalistrikan dengan mengunjungi PLTMG Baubau yang memiliki kapasitas 30 MW. Pembangkit ini menjadi tulang punggung sistem kelistrikan Baubau, menyumbang 62,17 persen dari total beban puncak di wilayah tersebut.  

Berdasarkan data per 6 Maret 2024, sistem kelistrikan Baubau mencatat beban puncak sebesar 51 MW dengan daya mampu pasok mencapai 63 MW. Ini menunjukkan adanya cadangan daya sebesar 11 MW atau sekitar 23 persen.  

"Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem kelistrikan Baubau dalam kondisi aman dan siap memenuhi kebutuhan listrik masyarakat selama Idul Fitri 2025," ungkap Bahlil.  

Namun, ia menyoroti masih ada kendala kelistrikan di beberapa pulau terluar Sulawesi Tenggara, seperti di Wakatobi. 

Di Pulau Kaledupa misalnya, masih terdapat wilayah yang belum menikmati listrik. Sementara di Tomia, suplai listrik sering mengalami pemadaman akibat beban yang melebihi kapasitas terpasang.  

Untuk mengatasi masalah ini, Bahlil telah meminta PT PLN (Persero) untuk segera mempercepat elektrifikasi di wilayah tersebut.  

"Sudah sepakat Pak Dirut PLN dan beberapa direksi, mereka akan melakukan percepatan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Karena masyarakat di sana itu memang mata pencariannya adalah perikanan. Jadi kalau listrik mati, storage-nya bisa nggak jalan," bebernya.  

Sebagai langkah antisipatif, Kementerian ESDM akan membentuk Tim Posko Nasional Sektor ESDM yang bertugas mengawasi penyediaan dan distribusi BBM, LPG, serta listrik. 

"Posko ini juga akan bertanggung jawab dalam mitigasi bencana geologi dan akan beroperasi mulai 17 Maret hingga 11 April 2025," pungkas Bahlil.