Kualitas Ifan Seventeen Jadi Dirut PFN Diragukan, Begini Respons Istana

Liputan6.com, Jakarta - Pengangkatan Riefian Fajarsyah alias Ifan Seventeen sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Produksi Film Negara (PFN) oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menimbulkan kontroversi.

Banyak pihak meragukan kapasitas vokalis band Seventeen itu di bidang perfilman. Polemik ini pun sampai ke telinga Istana Kepresidenan.

Publik mempertanyakan pengalaman Ifan di dunia perfilman. Pertanyaan ini muncul karena latar belakang Ifan yang lebih dikenal sebagai vokalis band Seventeen.

Namun, Kementerian BUMN bersikeras bahwa Ifan memiliki pengalaman yang cukup. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi pun percaya, pengangkatan Ifan sebagai Dirut PFN sudah melalui pertimbangan yang matang.

"Saya rasa penjelasan Kementerian BUMN sudah lebih dari cukup. Mereka pasti sudah punya pertimbangan yang matang," kata Hasan Nasbi kepada wartawan di Istana, Jakarta, Jumat (14/3/2025). 

Penunjukan Ifan sebagai Dirut PFN mendapat kritik dari berbagai kalangan, termasuk aktor Fedi Nuril. Fedi mempertanyakan hal ini terkait janji meritokrasi Presiden Prabowo Subianto. Ia mempertanyakan pengalaman dan prestasi Ifan di industri perfilman Indonesia.

“Kata @prabowo, ‘Kita harus menuju ke arah merit (kemampuan) system. Prestasi!’ Tapi, yang diangkat menjadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN) malah Ifan Seventeen, yang kemampuan, pengalaman, dan prestasinya dalam film Indonesia enggak jelas,” tulis Fedi melalui unggahan di akun X-nya pada Rabu, (12/3/2025).

Kritik tersebut menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengangkatan pejabat negara. Publik menuntut penjelasan yang lebih rinci terkait alasan di balik penunjukan Ifan. Pro dan kontra atas keputusan ini terus bermunculan di media sosial.

Kementerian BUMN dan PFN memberikan klarifikasi terkait penunjukan Ifan. Mereka menekankan pengalaman Ifan di industri kreatif, meskipun ia dikenal sebagai musisi. Pihak PFN menyebut Ifan telah lama berkecimpung di dunia perfilman.

“Penting kami sampaikan bahwa terlepas dari latar belakang Pak Ifan sebagai musisi atau vokalis band Seventeen, Pak Ifan itu sebenarnya sudah cukup panjang terlibat dalam industri kreatif ini,” kata Ihsan, Head of Corporate Secretary PFN, pada Rabu, (12/3/2025). 

Juru bicara Kementerian BUMN, Putri Violla juga memberikan penjelasan. Ia mengakui keraguan publik terkait pengalaman Ifan. Namun, ia menekankan bahwa Ifan pernah menjadi produser film.

"Sebenarnya kalau kita lihat dari kiprahnya itu Ifan bukan cuma di dunia musik saja. Ifan punya pengalaman jadi produser, sehingga kemudian kita harapkan bisa membawa perkembangan baru untuk PFN,” kata Putri.

Ifan Seventeen akhirnya angkat bicara terkait polemik pengangkatan dirinya sebagai bos baru PT PFN. Dia menjawab keraguan publik atas kualitas dirinya dalam memimpin BUMN perfilman tersebut.

"Jadi kebetulan banyak publik yang belum tahu sebenarnya dari tahun 2019 aku itu udah punya PH, Production House. Di tahun 2021 aku tuh pernah memproduksi film, executive produser, salah satu film yang paling laku di OTT yang dimiliki pemerintah Indonesia, sampai saat ini ya," kata Ifan kepada wartawan di Kantor PFN, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

Ifan menegaskan bahwa ia bukan hanya seorang musisi, tetapi juga memiliki pengalaman luas di industri perfilman. Ia mengaku telah terlibat dalam berbagai proyek film, baik sebagai produser maupun eksekutif produser.

Bahkan pada tahun 2020, ia kembali memproduseri film berjudul 'Kemarin' yang mengangkat kisah nyata tentang peristiwa tsunami Selat Sunda pada 2018 yang turut dialami band Seventeen.  

"Jadi, terus sampai saat ini juga aku masih sama temen-temen itu masih aktif di production house. Jadi, ya mungkin, netizen (tahunya) aku penyanyi aja. Sebenernya di situ masalahnya, ketidaktahuan aja," kata Ifan.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di PT PFN dan menemukan kondisi yang memprihatinkan. Bangunan lama, utang yang menumpuk, dan gaji karyawan yang belum dibayarkan menjadi beberapa masalah yang ditemukan.

Dasco menyatakan keprihatinannya atas kondisi tersebut. "Kami telah melihat kondisi terkini perusahaan film negara dan dengan keadaan yang cukup memprihatinkan, bangunan lama, hutang banyak, gaji karyawan masih tertunggak, gaji direksi yang belum terbayar, dan operasional serta dana produksi yang tersendat-sendat," ujarnya.

DPR RI menyatakan dukungannya terhadap PT PFN dan berkomitmen untuk membantu perusahaan tersebut keluar dari kesulitan. Dukungan DPR ini diharapkan dapat memberikan suntikan semangat bagi manajemen PT PFN dalam menjalankan program pembenahan.

Dasco berharap PT PFN dapat menjadi pusat konten negara yang kuat dan mampu bersaing di industri perfilman nasional dan internasional. "Ya bagian dari dinamika kita sidak dan kita berpikiran bahwa benar-benar ini sangat kita dukung, dan kita akan terus mendukung perusahaan film ini menjadi pusat konten negara," kata Dasco.

Ifan Seventeen menyadari kondisi PT PFN yang memprihatinkan. Dia menyatakan telah merencanakan beberapa langkah pembenahan. Prioritas utamanya saat ini adalah menyelesaikan masalah tunggakan gaji karyawan.

"Karena aku melihat ada banyak sekali masalah yang ada di PFN yang perlu dibenahi. Ini kalau aku analogikan begini, PFN ini, maksudnya begini, bagaimana orang bisa berkarya kalau mereka perutnya aja masih lapar? Ini yang dihadapi oleh PFN," katanya.

Setelah masalah gaji teratasi, Ifan akan fokus pada peningkatan operasional dan produksi film di PT PFN. Ia berharap dapat menghidupkan kembali kejayaan PT PFN.

"Setiap harinya setiap bulannya, ini masalahnya. Gaji dibayarkan proporsional, selama 6 bulan teman-teman gajinya banyak yang enggak lengkap. Jadi kita penuhi dulu perutnya, kenyang dulu, jangan lagi mikir perut, jangan lagi makan tiap hari, baru nanti kita pikirkan karya ke depannya," ujar Ifan memungkasi.

Penunjukan Ifan Seventeen sebagai Dirut PFN memicu perdebatan hangat di media sosial. Berbagai komentar bermunculan, baik yang mendukung maupun yang menentang keputusan tersebut. Media massa juga turut meliput kontroversi ini.

Beberapa pihak menilai bahwa pengalaman Ifan di industri kreatif sudah cukup. Namun, sebagian lain masih meragukan kapasitasnya di bidang manajemen perusahaan perfilman. Debat ini menunjukkan betapa sensitifnya isu transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Perdebatan ini juga menyoroti pentingnya kompetensi dan profesionalisme dalam pengangkatan pejabat publik. Publik berharap agar penunjukan pejabat ke depan didasarkan pada meritokrasi dan bukan pada faktor lain di luar kompetensi.

Sementara itu, Kementerian BUMN menegaskan bahwa keputusan menunjuk Ifan sebagai Dirut PFN telah melalui pertimbangan yang matang. Mereka menilai Ifan memiliki potensi untuk memimpin dan mengembangkan PFN. Hal ini menjadi poin penting yang perlu diperhatikan.

Meskipun kontroversi masih berlanjut, Kementerian BUMN tetap optimistis. Mereka percaya bahwa Ifan dapat membawa perubahan positif bagi PFN.