Kemenkeu: Defisit APBN di 2020 Masih 1,5 Persen

Pemerintah mengusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2020 masih tetap defisit.

oleh Bawono Yadika diperbarui 25 Jun 2019, 18:22 WIB
Diterbitkan 25 Jun 2019, 18:22 WIB
Seminar Reformasi Pajak
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara saat Seminar Reformasi Pajak di Jakarta, Senin (30/10). Seminar ini mengupas isu-isu yang mewarnai kelanjutan proses reformasi di bidang perpajakan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mengusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2020 masih tetap defisit.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah mengusulkan anggaran defisit APBN 2020 berkisar 1,52 - 1,75 persen dari PDB.

"Antara utang dan non utang, kita melihat karena 1,52-1,75 persen dari PDB, berarti pemerintah akan tetap menutup melalui pembiayaan utang. Kalau kita melihat pembiayaan utang kita itu terus menurun tambahannya dari 2017 ke 2018 ke 2019 dan kita harapkan 2020 dia terus menurun," tuturnya di Komplek DPR RI, Selasa (26/5/2019).

Suahasil menjelaskan, target defisit tersebut tercatat lebih rendah dari defisit anggaran yang ditetapkan pada APBN 2019 sebesar 1,84 persen.

"Kami ingin sampaikan APBN tahun depat tetap sifatnya ekspansif dan terukur. Karena itu, kita melakukan anggaran defisit," terang dia.

Dia pun memaparkan, pembiayaan utang meningkat karena pembiayaan investasi dan signifikan untuk akselerasi pembangunan, peningkatan pembiayaan MBR dan untuk penguatan LPDP sebagai sovereign world fund.

"Jadi kebijakan ini artinya kita akan membelanjakan pengeluaran negara dan kita harapkan itu mendorong pembangunan termasuk rasio elektrifikasi, perlindungan sosial, dan belanja-belanja lainnya yang nanti akan secara lebih detail diurai dalam belanja negara," tambah dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sri Mulyani: Defisit APBN hingga Mei 2019 Capai Rp 127,45 Triliun

Sri Mulyani
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberi keterangan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi defisit APBN hingga Mei 2019 mencapai Rp 127,45 triliun atau sekitar 0,79 persen PDB. Sementara itu, posisi keseimbangan primer pada Mei 2019 berada pada posisi negatif Rp 0,4 triliun.

"Defisit APBN hingga akhir Mei 2019 sebesar 0,79 persen terhadap GDP. Sedangkan keseimbangan primer negatif Rp 0,4 triliun, hampir menyentuh 0," ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Dia melanjutkan, kinerja realisasi pendapatan negara dan hibah hingga akhir Mei 2019 masih menunjukkan tren positif. Realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 728,45 triliun atau 33,64 persen dari target APBN 2019.

"Capaian tersebut tumbuh sebesar 6,19 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," jelas Sri Mulyani.

 

Realisasi Pendapatan Negara

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 TSri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Mengutip APBN Kita, realisasi pendapatan negara meliputi realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 569,32 triliun atau 31,87 persen dibandingkan target dalam APBN 2019, PNBP sebesar Rp158,42 triliun (41,88 persen), dan penerimaan hibah sebesar Rp706,30 miliar (162,25 persen).

Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, penerimaan perpajakan mampu tumbuh sebesar 5,69 persen (yoy), PNBP tumbuh sebesar 8,61 persen (yoy), sedangkan untuk penerimaan hibah tumbuh negatif sebesar 51,13 persen.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya