Sri Mulyani: Defisit APBN hingga Mei 2019 Capai Rp 127,45 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi defisit APBN hingga Mei 2019 mencapai Rp 127,45 triliun atau sekitar 0,79 persen PDB. Sementara itu, posisi keseimbangan primer pada Mei 2019 berada pada posisi negatif Rp 0,4 triliun.

"Defisit APBN hingga akhir Mei 2019 sebesar 0,79 persen terhadap GDP. Sedangkan keseimbangan primer negatif Rp 0,4 triliun, hampir menyentuh 0," ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Sri Mulyani melanjutkan, kinerja realisasi pendapatan negara dan hibah hingga akhir Mei 2019 masih menunjukkan tren positif. Realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 728,45 triliun atau 33,64 persen dari target APBN 2019.

"Capaian tersebut tumbuh sebesar 6,19 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," jelas Sri Mulyani.

Mengutip APBN Kita, realisasi pendapatan negara meliputi realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 569,32 triliun atau 31,87 persen dibandingkan target dalam APBN 2019, PNBP sebesar Rp158,42 triliun (41,88 persen), dan penerimaan hibah sebesar Rp706,30 miliar (162,25 persen).

Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, penerimaan perpajakan mampu tumbuh sebesar 5,69 persen (yoy), PNBP tumbuh sebesar 8,61 persen (yoy), sedangkan untuk penerimaan hibah tumbuh negatif sebesar 51,13 persen.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sementara itu, realisasi belanja negara sampai dengan akhir Mei 2019 sebesar Rp 855,90 triliun atau 34,78 persen dari pagu APBN 2019, meningkat 9,80 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018.

Realisasi belanja negara tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 530,81 triliun atau 32,48 persen dari pagu APBN dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 325,10 triliun atau 39,32 persen dari pagu APBN.

Realisasi belanja pemerintah pusat sampai Mei 2019 mengalami peningkatan sebesar 15,90 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama dipengaruhi oleh realisasi belanja bantuan sosial yang telah mencapai Rp60,33 triliun (59,15 persen dari pagu) atau meningkat sebesar 53,70 persen (yoy) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Lebih tingginya realisasi belanja tersebut dapat mencerminkan komitmen Pemerintah yang senantiasa menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan," tandas Sri Mulyani.