Ini PR Pemerintah untuk Genjot Industri Halal

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan atas UU Nomor 33 Tahun 2014. Tanggal 17 Oktober 2019 merupakan batas waktu implementasi Jaminan Produk Halal dalam bentuk sertifikat halal.

Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) Sapta Nirwandar mengatakan, selain implementasi sertifikasi halal, Indonesia masih perlu melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan kinerja industri halalnya. Penciptaan ekosistem untuk industri halal masih harus terus dilakukan.

"Kenapa kita dengan Malaysia masih ketinggalan. Pertama ekosistem untuk halal industri itu harus kita ciptakan. Ini kan pekerjaan pemerintah, pemerintah daerah dan pusat," kata dia, saat ditemui, di Jakarta, Selasa (9/7).

Dukungan pemerintah, kata dia, harus juga ditopang oleh para pelaku usaha atau dunia bisnis. Keberanian para pelaku usaha untuk melakukan penetrasi ke industri halal sangat dibutuhkan.

"Harus ada keberanian dan pengusaha Indonesia untuk mengambil peran di dalam produksi halal industri. Karena halal industri juga bisnis yang sangat besar," tegas dia.

"Bahkan kalau kita bisa mengekspor daripada kita mengimpor menurut saya ini salah satu yang positif. Malaysia sudah punya ekosistem yang relatif maju dari kita dan juga pengusahanya relatif berani berusaha di bidang halal industri," imbuh Sapta.

Hal berikut adalah penerapan aturan. Menurut dia, jika pemerintah sudah mengesahkan aturan terkait sertifikat halal, maka harus betul-betul diterapkan di lapangan.

"Berikutnya aturan. Mereka sudah mulai lama ditegakkan. Kalau harus ada pemisahan mana yang halal mana yang tidak sehingga konsumen bisa memilih," ungkapnya

"Yang terakhir yang paling penting adalah masyarakat. Kesadaran masyarakat sangat tinggi. Tidak hanya masyarakat muslimnya untuk membeli produk halal masyarakat nonmuslim juga punya kesadaran," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan Indonesia belum berperan banyak dalam industri halal. Padahal Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

"Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia Indonesia belum dapat berperan berperan banyak di bidang ekonomi dan keuangan syariah," kata dia, saat menjalani fit and proper test, di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (1/7).

Dia mengungkapkan, di sektor keuangan, pangsa pasar industri syariah masih masih sangat rendah. "Di Bulan April 2019 hanya mencatat 5,9 persen untuk industri perbankan dan 4,2 persen untuk industri keuangan non bank dan 16 persen di pasar modal atau secara total hanya mencapai 8,7 persen dari total industri keuangan di Indonesia," ujar dia. 

Sementara dalam konteks global, lanjut Destry, data yang dilaporkan dalam 'State of The Global Islamic Economic report 2018/2019' menunjukkan dalam kaitan dengan industri halal global, Indonesia berada posisi ke-10 sebagai produsen produk halal dunia.

"Jauh di bawah Malaysia di posisi yang duduk di posisi satu," kata dia

Indonesia pun cenderung dijadikan hanya sebagai pasar untuk produk halal global. Hal itu tercermin dari posisi Indonesia di peringkat kelima sebagai negara pengimpor produk halal.

"Akibatnya memberikan tekanan pada defisit transaksi berjalan," tandasnya.

Bisnis halal menjadi salah satu perhatian pemerintah mengingat tingginya potensi ekonomi di sektor tersebut.

Halal Park pun baru diresmikan pemerintah untuk memfasilitasi berkembangnya bisnis halal di Indonesia. Lalu tantangan apa yang menghadapi bisnis halal?

Menurut konsultan brand dan marketing Dian Maya Puspitasari dari Big Change Agency, bisnis halal perlu mengekspansi pasar dengan cara menjelaskan, halal tidak untuk satu golongan saja, melainkan baik untuk berbagai pihak.

Dian melihat, masih ada yang berpikir barang halal hanya identik untuk Muslim saja, padahal halal itu terkait esensi kebaikan dan yang tak membuat makhluk lain menjadi tidak baik. Solusi yang ia tawarkan adalah storytelling agar pasar memahami fungsi positif produk halal.

"Kita juga tahu bahwa halal itu baik untuk kita semua. Tantangan yang tadinya (produk halal) hanya untuk komunitas tertentu saja, maka bisa hilang dengan menjelaskan halal itu baik untuk semua dan tidak meyakini makhluk lain," ujar Dian saat berbincang dengan Liputan6.comsetelah mengisi konferensi pers Halal Park di Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019).

Teknik storytelling itu juga menjadi tips dari Dian agar pebisnis bisa menjual produknya, terutama lewat media sosial. Ia memandang foto-foto cantik belumlah maksimal untuk menarik perhatian  pembeli.

"Sebenarnya ada yang lebih besar dari itu, yakni bagaimana kita mensarikan produk kita itu keunggulannya apa dan relevansinya dengan konsumen," ujar dia.

Dian pun mengingatkan, penjual harus dapat menyajikan kisah yang orisinil Sayangnya, masih ads pebisnis yang tidak mengindahkan aspek storytelling.

Dian berharap penjual tidak melupakan aspek tersebut. Lantaran selain memberi nilai tambah produk, pembeli pun bisa makin loyal berkat mengetahui kisah produk yang mereka beli.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberi dukungan penuh pada program Halal Park serta perkembangan industri halal. Seperti diketahui, Halal Park baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi pada pertengahan April 2019.

Namun, Halal Park ternyata merupakan langkah awal. Ke depannya, PT Wijaya Karya (WK) memainkan peran penting dalam bidang konstruksi dan realty. BUMN kontruksi satu ini akan mengembangkan Halal District seluas 2 juta meter persegi dengan anggaran sebesar Rp 250 miliar.

"Kami menyediakan desain dan terkait pembangunan ke depan, Insha Allah dalam dua tahun ke depan, tempat ini akan terwujud," ujar Novel Arsyad Direktur SDM dan Pengembangan Bisnis Wika dalam konferensi pers di Halal Park, GBK, Jakarta Pusat, Jumat, 26 April 2019.

Selain menghadirkan co-working space dan tempat berjualan, konsep Halal District ini akan memberikan nuansa seperti mengunjungi Makah-Madinah, di antaranya:

- Masjid Kudus yang merupakan representasi Makah- Jalur pejalan kaki yang menghubungkan satu bangunannya ke bangunan lain yang terinspirasi dari tawaf

- Green Plaza Central sebagai lokasi sosialisasi ala konsep Plaza Mekah- Bangunan Rumah Minang dan Terawang yang mewakilkan Masjid Nabawi

Novel menjelaskan, konsep Halal District itulah akan mengakomodir fashion, makanan, turisme, dan sekolah. Keempatnya mengarah ke halal lifestyle dan melibatkan berbagai kementerian seperti Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

"Nantinya kita tak mungkin hanya sendiri, pasti kementerian lain pasti akan berkomunikasi membuat halal lifestyle ini bisa terjadi," ucap Novel.