Kemiskinan Desa Menurun Cepat karena Inflasi Terjaga dan Daya Beli Meningkat

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui berbagai unit kerjanya terus memfokuskan diri pada program strategis yang berkaitan langsung dengan penurunan angka kemiskinan.

oleh Reza diperbarui 16 Jul 2019, 15:10 WIB
Diterbitkan 16 Jul 2019, 15:10 WIB
Amran Sulaiman
Kementerian Pertanian (Kementan) melalui berbagai unit kerjanya terus memfokuskan diri pada program strategis yang berkaitan langsung dengan penurunan angka kemiskinan.

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pertanian (Kementan) melalui berbagai unit kerjanya terus memfokuskan diri pada program strategis yang berkaitan langsung dengan penurunan angka kemiskinan. Salah satunya dengan mengimplementasikan program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja).

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementan, Ketut Kariyasa menjelaskan bahwa program tersebut merupakan program bantuan langsung berupa paket ternak ayam kampung atau kambing dan sayur mayur atau komoditas komersial lain yang bisa ditanam di lahan sempit pekarangan.

Paket bantuan ini, kata dia, diberikan kepada setiap Rumah Tangga Petani Miskin (RTM) untuk dikelola menjadi sumber pendapatan utama.

Selain Program Bekerja, Kementan juga terus mengenjot produksi pangan strategis untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan produksi dalam negeri, termasuk juga membenahi rantai pasok dan distribusinya agar harga pangan tetap stabil sampai di tingkat konsumen.

"Ini penting dilakukan karena menurut data BPS tahun 2018, komponen makanan masih menyumbang sebesar 73,48% kepada pembentukan garis kemiskinan. Sementara sisanya 26,52% disumbang oleh komponen non makanan," ujar Kariyasa.

Data yang sama juga menunjukan bahwa komoditas beras masih berpengaruh pada garis kemiskinan di perkotaan sebesar 20,95 persen. Sedangkan pengaruh di garis kemiskinan di perdesaan mencapai 25,79 persen.

"Karena itu, kombinasi program peningkatan produksi pangan dalam negeri dan program Bekerja akan berdampak nyata pada pengurangan jumlah penduduk miskin, khususnya di perdesaan," katanya.

Terbaru, BPS juga merilis bahwa angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2019 hanya 9,41 persen atau setara dengan 25,14 juta orang. Angka tersebut turun drastis dan signifikan hingga 9,41 persen dari angka awal periode September sebesar 9,66 persen.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, turunnya angka kemiskinan ini terjadi di wilayah Kota dan Desa. Angka di pedesaan jumlahnya jauh lebih cepat, yakni sekitar 0,25 persen. Sedangkan di kota turun 0,20 persen sejak periode September hingga Maret 2019. Meski begitu, harus diakui bahwa masih ada disparitas yang cukup tinggi antara kemiskinan di kota dan desa. Masing-masing angkanya sebesar 6,69 dan 12,85 persen

Berdasarkan data BPS, rata-rata upah riil buruh tani di desa naik 0,93 persen. Sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) selalu berada diatas 100. Hal ini berarti daya beli petani semakin baik, dan kesejahteraan mereka semakin meningkat.

Kemampuan pemerintah menjaga laju inflasi dan harga bahan pokok juga menjadi salah satu faktor angka kemiskinan menurun. Secara nasional harga eceran beberapa komoditas pokok antara lain ayam ras, minyak goreng, gula pasir, cabai rawit, dan cabai merah mengalami penurunan. Inflasi periode September 2018 sampai Maret 2019 tercatat hanya sebesar 1,53 persen.

"Ketersediaan stok dan pengawalan rantai distribusi bahan pangan menjadi kunci pemerintah mampu menjaga inflasi. Kebijakan Kementan telah tepat sasaran, dan kami bersyukur masyarakat miskin pedesaan menurun cepat", tutup Kariyasa.

 

(*)

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya