Menko Luhut Minta PLN Tak Persulit Pembelian Listrik dari PLTSa

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta PT PLN tak menjadi penghambat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di sejumlah daerah. Menurut dia, PLN kerap mempersulit proses administrasi pembelian listrik dari sampah.

"Iya dijual ke PLN. PLN itu jangan macam-macam, gitu lho. Kalau sudah ada tadi Perpres-nya, jadi jangan mencari masalah, tapi mencari solusinya," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Luhut menjelaskan bahwa pemerintah telah mengatur tarif jual beli listrik tenaga sampah dalam Peraturan Presiden (Perpres). Untuk itu, dia meminta PLN untuk mengacu kepada Perpres dan tidak membuat aturan sendiri yang akhirnya tidak menyelesaikan masalah.

"Berbelit-belit itu (PLN), kan sudah ada Perpresnya mengenai ini, yasudah mengacu ke situ," ucap Luhut.

Dia menyebut pemerintah telah mencanangkan pembangunan 12 PLTSa di beberapa daerah di Indonesia. Namun, sambung Luhut hanya empat daerah yang pembangunannya ditargetkan rampung dalam 2 tahun. Empat daerah itu antara lain, Surabaya, Bekasi, Solo, dan DKI Jakarta.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan salah satu faktor penghambat yaitu lantaran harga beli PLN di beberapa tempat masih dilakukan pengkajian. Padahal, kata dia, dalam Perpres dikatakan harga beli sebesar 13,3 sen dolar AS/kWh.

"Jadi presiden agak kurang berkenan, kan sudah ada Perpres, kalau sudah ada Perpres kenapa harus dikaji-dikaji lagi. Itu yang bikin akhirnya semua mesin proses ini masih banyak hambatan," jelasnya.

"Tadi sudah dikasih arahan supaya jangan dikaji-kaji lagi, karena kajiannya sudah selesai ketika Perpres diterbitkan," imbuh Ridwan Kamil.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Presiden Jokowi geram pemanfaatan sampah menjadi energi listrik hingga kini belum ada progres nyata. Padahal, hal tersebut seringkali dibahas dan dirapatkan di Istana.

Jokowi lalu meminta para menteri serta kepala daerah untuk mengungkapkan faktor yang menghambat pembangunan PLTSa.Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (16/7/2019).

"Rapat terbatas mengenai sampah ini sudah kita lakukan. Seingat saya sudah 6 kali sejak saya jadi Walikota. Saya ngomong apa adanya. Urusan sampah ini juga sudah ingin kita selesaikan, ingin kita kerjakan," kata Jokowi.

Pembangkit listrik tenaga diesel dan gas (PLTDG) Pesanggaran merupakan salah satu pemasok listrik Bali. PLN UID Bali menargetkan pertumbuhan kelistrikan mencapai 6 persen pada tahun 2019.

Pembangkit berkapasitas 334 megawatt ini dikelola PT Indonesia Power, yang merupakan anak usaha PLN. Pada tahun 2018 lalu PLTDG Pesanggaran berhasil memperoleh PROPER Emas dari Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

Indonesia Power memperoleh PROPER Emas karena mengedepankan aspek continuous improvement dan inovasi dalam segala hal sehingga melebihi dari yang dipersyaratkan oleh pemerintah.

Program unggulan CSR PLTDG Pesanggaran menjadi salah satu upaya terbaik dalam peraihan penghargaan tersebut. Program unggulan CSR Indonesia Power adalah program TOSS (Tempat Olah Sampah Setempat) yang memberdayakan masyarakat sekitar untuk mengolah sampah menjadi “pellet” yang bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar kompor untuk memasak. Bahkan saat ini pelet sudah mulai dimanfaatkan untuk campuran batubara low rank sebagai energi primer pembangkit listrik.

Selain dimanfaatkan untuk pembangkit di Bali, sejumlah pelet saat ini juga telah dikirim ke PLTU Jerangjang Lombok, sebagai upaya untuk memanfaatkan sampah sebagai campuran batubara pada PLTU Jeranjang sehingga bisa menurunkan BPP disamping mampu pengatasi permasalahan sampah berapapun volumenya di Kabupaten Klungkung.

PLN menargetkan penggunaan pelet untuk campuran batu bara di PLTU Jeranjang bisa mencapai 5 persen dari kebutuhan total batubara PLTU. Penggunaan pelet diakui lebih murah dibandingkan batu bara. Sebagai gambaran, harga batu bara per kg mencapai Rp 700. Sedangkan untuk harga pelet hanya Rp 300 per kg.

"Saat ini masih dalam tahapan uji coba. Sasarannya tidak hanya sekadar hemat, tujuannya adalah PLN bisa mengatasi permasalahan sampah yang saat ini menjadi masalah utama di masing-masing daerah, dan membuka lapangan kerja," ungkap Plt. Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN Dwi Suryo Abdullah.