Sering Dirapatkan, Jokowi Sesalkan Pembangunan PLTSa Tak Ada Progres

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para menteri serta kepala daerah untuk mengungkapkan faktor yang menghambat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Menurut dia, pemanfaatan sampah menjadi energi listrik seringkali dibahas dan dirapatkan di Istana, namun hingga kini belum ada progres nyata.

"Rapat terbatas mengenai sampah ini sudah kita lakukan. Seingat saya sudah enam kali sejak saya jadi Wali Kota. Saya ngomong apa adanya. Urusan sampah ini juga sudah ingin kita selesaikan, ingin kita kerjakan," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mempersilkan para kepala daerah untuk mengungkapkan penyebab pembangunan PLTSa tidak memiliki progres. Jokowi ingin agar hal tersebut segera diselesaikan.

"Oleh sebab itu kita langsung saja menuju ke masalah saja. Jadi masalahnya apa? Ada yang menyampaikan PLN-nya Pak yang lamban. PLN ada? Tinggal nanti langsung saya perintah," ujarnya.

"Ada yang menyampaikan di ESDM nya belum beres. Menteri (ESDM) nya ada. Sudah, kita selesaikan sore hari ini," sambung Jokowi.

Dia menjelaskan, permasalahan utamanya bukan pada bisnis listriknya, namun bagaimana sampah dapat dimanfaatkan sebagai listrik. Sebab, bukan hanya sampah darat yang harus dituntaskan pemerintah, melainkan juga sampah laut.

"Ini juga menjadi masalah dunia bukan hanya kita. Dan kita ini berada pada posisi yang di nomor, mengenai sampah, nomor dua," kata Jokowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Untuk itu, Jokowi mengundang beberapa kepala daerah untuk mendengarkan langsung permasalahan pembangunan PLTSa terhambat. Dia juga berharap ada solusi yang jelas terkait masalah tersebut.

"Problem-nya ada di mana langsung dan waktu saya berikan kepada wali kota, gubernur, bupati yang hadir. Langsung to the point saja masalahnya ini. Nggak usah cerita terlalu panjang," tutur dia.

Rapat terbatas dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M Nasir, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Kemudian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono,Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikono, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung

Hadi pula Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza, hingga Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto

Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini, Wali Kota Makassar Muhammad Iqbal Samad Suhaeb, Wali Kota Manado Vicky Lumentut, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Wakil Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Wali Kota Palembang Harnojoyo.