Pemerintah Tetapkan Tarif Tol Semarang-Demak Rp 1.124 per Kilometer

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah sah menetapkan konsorsium PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Misi Mulia Metrical sebagai pemenang pelelangan pengusahaan Jalan Tol Semarang-Demak.

Keputusan itu diambil berdasarkan surat Nomor PB.02.01-Mn/1347 tertanggal 17 Juli 2019 tentang Penetapan Pemenang Pada Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Semarang-Demak Yang Terintegrasi Dengan Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang.

Berdasarkan surat penetapan pemenang lelang itu, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR menginformasikan, Jalan Tol Semarang-Demak akan dikenai tarif sebesar Rp 1.124 per km untuk kendaraan Golongan I pada 2020.

"Perlu kami sampaikan, dalam surat penetapan pelelangan dari bapak Menteri (PUPR, Basuki Hadimuljono), disebut bahwa tarif tol awal Golongan I adalah Rp 1.124 per km pada tahun 2020," ungkap Kepala Bidang Investasi BPJT Denny Firmansyah di Kantor BPJT, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Kendati begitu, BPJT masih belum bisa menyebutkan kapan pihak konsorsium dapat memulai pengerjaan proyek Tol Semarang-Demak sepanjang kurang lebih 27 km. Adapun masa konsesi tol ini berlaku selama 35 tahun sejak surat perintah mulai kerja pertama diterbitkan oleh BPJT.

Sebagai informasi, pembangunan Tol Semarang-Demak menelan biaya investasi mencapai Rp 15,3 triliun dan ditargetkan berlangsung selama 2 tahun. Lahan yang dibutuhkan seluas 1.887.000 meter persegi, dan terbagi menjadi dua seksi, yakni Seksi I Kota Semarang dan Seksi ll Kabupaten Demak.

Pasca adanya penetapan memenang pelelangan, Denny melanjutkan, pihak konsorsium wajib membentuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk kemudian dilanjutkan proses penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol paling lambat dua bulan setelah penetapan pemenang lelang.

"Badan usaha atau konsorsium pemenang lelang diwajibkan membentuk badan usaha jalan tol untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian pengusahaan jalan tol, serta memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM selambat-lambatnya dua bulan sejak tanggal surat penetapan," tuturnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah masih menunggu kesiapan dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait rencana penerapan sistem pembayaran biaya jalan tol tanpa henti atau Multi Lane Free Flow (MLFF).

"Terkait MLFF, kita perlu waktu untuk menentukan teknologi yang tepat serta menunggu kesiapan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang dapat ditetapkan akhir 2019," ungkap dia dalam sebuah keterangan tertulis, Selasa (30/4/2019). 

Lebih lanjut, ia menyatakan, penerapan MLFF beserta penambahan pintu keluar tol dan peningkatan layanan rest area merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan tol.

"Kita menyakini ini merupakan suatu kebutuhan bagi peningkatan pelayanan jalan tol kepada masyarakat. Hal ini merupakan salah satu yang saya tunggu dari hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan ATI (Asosiasi Jalan Tol Indonesia)," tuturnya.

Secara target, ia menyebutkan, total panjang jalan tol baru yang akan dioperasikan hingga akhir 2019 yakni sepanjang 1.852 Km. Adapun pada kurun 2015-2019, jalan tol yang telah dioperasikan sepanjang 949 Km.

Pembangunan jaringan jalan tol di Indonesia terus dilanjutkan, terlebih permintaan pada ruas tol yang merupakan prakarsa badan usaha (unsolicited project) dengan pembiayaan investasi terus bertambah.

Beberapa ruas tol yang akan dimulai pembangunannya dalam waktu dekat dan tahun-tahun berikutnya yakni Jalan Tol Semarang-Demak yang sudah proses lelang dan tinggal menetapkan pemenangnya, Jalan Tol Jogja-Solo sudah ditentukan trasenya tinggal menentukan penetapan lokasinya dan akan dilelang, Tol Cigatas (Cileunyi-Garut- Tasikmalaya) dan Probolinggo-Banyuwangi juga akan dimulai tahun ini.