Jokowi: SDM Bisa Lawan Kutukan Sumber Daya Alam

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menginginkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menganut ideologi Pancasila, toleran, dan inovatif. Membangun SDM yang kuat menurut Jokowi bisa membebaskan Indonesia dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA).

"Berbekal inovasi, kualitas SDM, dan penguasaan teknologi kita bisa keluar dari kutukan sumber daya alam," ujar Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan di Gedung DPR/MPR pada Jumat (16/8/2019) di Jakarta.

Para SDM diharapkan Jokowi membuat inovasi yang disruptif dan menemukan peluang di tengah keadaan dunia yang berkembang dengan cepat. Presiden pun menekankan perlunya mengubah pola lembaga pendidikan untuk menghasilkan SDM unggul.

Jika ini berhasil, maka bonus demografi di Indonesia akan menjadi berkat dan membawa bonus lompatan kemajuan. Tahun 2020-2024 disebut momentum untuk hal tersebut.

"Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan harus kita dukung untuk melakukan pembenahan secara besar-besaran agar mampu menghadapi perubahan. Persaingan dunia yang semakin ketat dan disrupsi di berbagai bidang, membutuhkan kualitas SDM yang tepat," jelas Jokowi.

Dalam pendidikan dasar, Jokowi juga tak ingin pembelajaran yang kaku tanpa kemanusiaan. Ia ingin ada kreativitas, kemampuan menyelesaikan masalah, sampai budaya megantre, dan yang paling penting adalah menganut ideologi Pancasila.

"Kita butuh SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. Kita butuh SDM unggul yang toleran yang berakhlak mulia. Kita butuh SDM unggul yang terus belajar bekerja keras, berdedikasi," ucap Jokowi.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan jika Indonesia tidak akan takut terhadap persaingan global, meski saat ini persaingan antara negara semakin ketat.

"Indonesia tidak takut terhadap persaingan. Kita hadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan yang kita miliki. Karena itu tidak ada piliha nlain, kita harus berubah," ujar dia dalam Pidato Kenegaraaan di Gedung.

Menurut Jokowi, untuk memenagkan pesaingan, maka cara-cara lama yang tidak kompetitif tidak bisa diteruskan dan strategi baru harus diciptakan.

"Cara-cara baru harus dilakukan. Kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi kita harus lebih baik dari yang lainnya. Sekali lagi, kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya.Tetapi kita harus lebih baik dari yang lainnya," ungkap dia.

Jokowi menyatakan, dalam kompetisi global yang ketat, negara-negara di dunia saling berebut pengaruh, berebut pasar, berebut investasi.

"Kita harus lebih cepat dan lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Kita harus lebih cepat dan lebih baik dibanding negara-negara tetangga," tandas dia.

Menurut Presiden Joko Widodo atau Jokowi, tata kelola pemerintahan yang baik mutlak dibutuhkan. Tata kelola keuangan negara yang akuntabel harus diwujudkan dan tata kelola yang transparan harus dikembangkan. Tata kelola yang efektif dan efisien, yang gesit, lincah, dan cekatan menghadapi perubahan juga harus terus diupayakan.

"Sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangatlah penting. BPK mengemban tugas memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan. Serta memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," ujar Jokowi dalam pidatonya di depan Sidang Tahunan MPR RI 2019, Jumat (16/8/2019).

Pada kesempatan itu, Presiden bersyukur laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Pemerintah Daerah (Pemda) juga mencatat prestasi. Pemda dengan WTP berhasil ditingkatkan dari 47% di tahun 2014 menjadi 78% di tahun 2018.

"BPK juga telah memeriksa kinerja dan kepatuhan pemerintah dan badan lainnya, serta berhasil mengembalikan kas dan aset negara sebesar Rp 4,38 triliun. BPK juga telah melaksanakan pemeriksaan kesiapan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

Selain itu, lanjut Jokowi, BPK terus mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Satu komitmen yang perlu kita dukung bersama.

"Saya menghargai upaya BPK untuk aktif membangun reputasi bangsa di dunia internasional," papar Jokowi.