Di Kalimantan Timur, Menteri Bambang Rapat Soal Ibu Kota Baru

Liputan6.com, Balikpapan - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro membahas soal ibu kota baru di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kunjungan sang menteri adalah dalam rangka Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal Rencanan Pembangunan Jangka Nasional (RPJMN) periode 2020-2024.

Pada pertemuan ini, Menteri Bambang membahas 15 proyek besar di Pulau Kalimantan seperti pembangunan Jalan Lintas Paralel Perbatasan Kalimantan, Pelabuhan Hub Kijing/Pontianak, pengembangan wilayah metropolitan Banjarmasin dan pengembangan Bandara Singkawang.

"Supaya ekonomi Kalimantan bisa berjalan sebagai suatu keekonomian, maka butuh infrastruktur yang tepat sasaran," ujar Menteri Bambang di Balikpapan pada Selasa (20/8/2019).

Masih di Balikpapan, Menteri Bambang juga mengungkit soal pemindahan ibu kota di Kalimantan. Konsep utama dalam pemilihan ibu kota baru ialah smart, green, beautiful, sustainable, berstandar internasional, dan memiliki tata pemerintahan yang efisien.

"Ketika lokasi ditentukan, ini bukan kontes, siapapun yang dapat kebagian tempat tidak boleh mengatakan saya pemenanganya dan yang lain kalah," tegas Menteri Bambang.

"Yang menang adalah Kalimantan, karena dari awal Bapak menetapkan Kalimantan. Kita lihat adalah kondisi daerahnya karena kita ingin membangun ibu kota yang ideal dan menjadi standar pembangunan Indonesia," lanjutnya.

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan disebut bisa menambah GDP nasional 0,1 - 0,2 persen. Pemerintah pun berupaya agar ekonomi Kalimantan bisa bertumpu pada industrialisasi berbasis hilirisasi SDA dan jasa, sekaligus berfokus pada pelestarian alam.

Hingga kini Presiden Jokowi belum menyampaikan lokasi pasti ibu kota negara. Namun, pertengahan tahun ini presiden sempat berkunjung ke Bukit Soeharto dan Palangka Raya di Kalimantan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Bambang Brodjonegoro mengatakan, sejauh ini pihaknya terus melakukan pemetaan daerah yang potensial untuk dijadikan lokasi ibu kota baru. Paling tidak dalam pemindahan ibu kota ini, struktur tanah yang akan dibangun nantinya tidak bermasalah.

"Kalau tanah gambut itu berisiko. Tanah batu bara berisiko. Kami cari yang lokasinya jauh dari gambut dan batu bara," kata dia saat ditemui di Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

Sebelumnya disebut-sebut Bukit Soeharto menjadi lokasi potensial dalam pemindahan ibu kota baru ini. Namun, Bambang menegaskan lokasi tersebut tidak tepat dikarenakan lahan di area tersebut merupakan hutan lindung.

"Kan saya bilang Bukit Soeharto hutan lindung dan kita komit untuk tidak ganggu lingkungan apalagi hutan lindung," kata dia.

Oleh karenanya, dirinya meminta kepada seluruh masyarakat untuk bersabar terkait dengan penentuan lokasi ini. Sebab, masterplan sendiri baru akan dibuat ketika lokasi sudah ditentukan.

"2020 selesainya. Master plan baru bisa dibikin kalau ketahuan lokasinya. Lokasi pasti akan ditentukan pada waktunya," kata dia.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memaparkan belanja negara pada tahun 2020 akan difokuskanuntuk pengurangan ketimpangan antar wilayah.

Oleh karena itu, dijelaskan Jokowi, kita akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru. 

"Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa," kata Jokowi dalam Nota Keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

Jokowi melanjutkan, apabila membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah.

Untuk itu, kata Jokowi, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.

"Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and greencity, memakai energi baru dan terbarukan, tidakbergantung kepada energi fosil," tegas dia.

Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota, kata Jokowi, akan sekecil mungkin menggunakan APBN. "Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)," pugkas Jokowi.